Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mengkritisi usulan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD 2020 Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI menemukan sejumlah program yang tidak krusial sebagai upaya penanganan atas dampak pandemi Covid-19 dalam program PEN.
Setidaknya ada enam program yang diusulkan, diantaranya peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, peningkatan infrastruktur peningkatan layanan air minum, peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah.
Selanjutnya, peningkatan infrastruktur transportasi, peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan (Taman Ismail Marzuki/TIM) dan peningkatan infrastruktur Olahraga (Jakarta International Stadium / JIS).
Keenam prioritas program tersebut akan segera dieksekusi Pemprov DKI dalam fase APBD Perubahan 2020, setelah mendapat dana stimulus pemerintah pusat RI untuk pemulihan ekonomi daerah hingga melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas di tahun 2020 hingga 2021 dengan total anggaran sebesar Rp12,5 triliun.
Anggota Banggar DPRD DKI Jhonny Simanjuntak menilai bahwa Pemprov perlu memperhatikan dampak sosial masyarakat yang mungkin akan ditimbulkan, khususnya dalam pembangunan TIM dan JIS yang belum tentu terasa langsung ditengah masyarakat.
Sehingga menurutnya, Pemprov perlu memprioritaskan program pemulihan ekonomi daerah untuk kegiatan UMKM hingga bantuan tepat guna seperti bantuan sosial (bansos).
“Karena ada dampak multiplier effect yang sudah terjadi ditengah masyarakat selama berbulan-bulan, jadi butuh program-program yang sifatnya tak hanya konseptual. Tapi diimplementasikan buat kesejahteraan warga,” katanya pada rapat pembahasan yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/10).
Sementara, Anggota Banggar DPRD DKI Idris Ahmad juga mengusulkan agar Pemprov DKI perlu menginventarisasi kembali prioritas program PEN yang berorientasi langsung kepada masyarakat. Salah satunya, seperti pembangunan hingga peningkatan pemeliharaan fasilitas puskesmas secara masif di tengah lingkungan masyarakat.
“Karena saya melihat dari paparan nya, karena faktanya kita menunda banyak pembangunan puskesmas. Padahal kita sudah memotong anggaran-anggaran yang penting supaya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi terkait pengendalian Covid-19,” ungkap Idris.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati memastikan bahwa pihaknya tetap sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang telah bersedia memberikan dana stimulus Rp12,5 triliun sebagai bentuk kolaborasi pusat bersama Pemprov guna memenuhi kepentingan masyarakat Jakarta, khususnya di bidang infrastruktur.
“Jadi kami apresiasi program PEN ini, memang program ini murni 0% pinjaman, dan dari pemerintah sudah diperintahkan untuk perbaikan air sanitasi, Infrastruktur yang ada di masyarakat, yang memang bertujuan agar pemulihan terjadi di 2021,” terangnya.
Meski demikian, pihaknya akan tetap memperhatikan hasil evaluasi yang diberikan Banggar DPRD DKI hari ini agar pagu penetapan APBD Perubahan 2020 dapat tetap memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang saat ini diperlukan warga.
“Tentunya kita akan terus inventarisasi catatan yang disampaikan dewan. Supaya lebih mempermudah proses pembahasan APBD Perubahan 2020 bersama dewan (DPRD),” tandasnya. (DDJP/alw/oki)