Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) sigap, menyiapkan berbagai cara untuk menekan potensi lonjakan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal atau Acute Kidney Injury (AKI) di Ibu Kota.
Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria mengatakan, seperti gencar melakukan edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan Dinkes. Pasalnya, hingga hari ini sejak Januari lalu sudah ada 90 kasus dan 49% meninggal dunia.
“Komisi E memanggil Dinkes untuk mendengarkan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang sakit tidak panik lagi, dan juga tahu cara pencegahannya,” ujarnya usai rapat kerja di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (25/10).
Iman juga meminta Dinkes DKI fokus mempersiapkan berbagai upaya untuk menyelamatkan anak-anak penderita kasus gagal ginjal, dengan harapan tidak ada lagi korban yang meninggal dunia. Bahkan Komisi E mengaku siap untuk memberikan dukungan anggaran bila diperlukan.
“Kita beri dukungan apabila dibutuhkan beli alat dan obat, kita sudah siapkan dana BTT (biaya tidak terduga) dan bisa pakai itu. Kedepannya alangkah baiknya kita punya RS khusus Anak, karena selama cari NICU dan PICU itu agak sulit. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik,” ucapnya.
Hal senada juga diungkap anggota Komisi E Oman Rohman Rakinda. Ia meminta Dinkes DKI cepat dalam merespon aduan masyarakat yang meminta pertolongan terutama yang memiliki ciri-ciri gejala gagal ginjal.
“Saya ingin agar upaya edukasi ditingkatkan lagi, mungkin Kadis dan jajarannya bisa manfaatkan semua channel (saluran) komunikasi online maupun offline, supaya memberikan ketenangan kepada masyarakat dan menunjukkan DKI siap untuk menangani kasus ini,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti menyampaikan bahwa jajarannya akan terus melakukan sosialisasi melalui media sosial dan proaktif turun ke lapangan untuk menekan tingkat kecemasan masyarakat dengan memberikan pemahaman untuk tidak mengkonsumsi obat-obat yang diduga mengandung penyebab gagal ginjal.
“Ketua tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta kemarin mengumpulkan 11.000 kader Dasawisma, untuk sekali lagi mempercepat info sampai dengan di tingkat masyarakat, karena mitigasinya harus sangat masif sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian sebagai bagian langkah pencegahan kita,” ucapnya.
Widya mengakui memang saat ini sudah ada obat untuk menyebuhkan penderita gagal ginjal akut, namun kuantitasnya masih sangat terbatas dan harus mengimpor dari Singapura, Jepang dan Australia.
“Antidotum ini masih sangat terbatas dan masih di bawah kendali Kementerian Kesehatan. Ini obat penawar terhadap etilen glikol dan dietilen glikol yang menyebabkan gagal ginjal. Sementara kita impor dari Singapura, dapat juga dari Jepang dan bantuan dari Australia. Jadi masih terbatas dan penggunaannya dikendalikan dan diatur oleh Kemenkes,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, dokter Risma menjelaskan pihaknya telah melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat dengan mengimbau tidak menyimpan obat yang sudah dipakai. Sebab, obat gang sudah dibuka rentan tercemar dan menjadi salah satu faktir penyebab gagal ginjal
“Kami imbau menggunakan obat dengan bijak, artinya obat itu memang tidak boleh asal dibeli saja, tetapi juga harus sesuai dosisnya, indikasinya, dan waktu minumnya. Kadang-kadang memang belum expired, tetapi ada yang disimpan. Nah ketika disimpan itu mungkin saja ada beberapa zat bereaksi. Obat lebih dari tujuh hari tidak boleh disimpan di kulkas, harus dibuang. Ini yang harus kami sampaikan,” tandasnya. (DDJP/gie)