Besaran tarif moda raya terpadu (MRT) hingga saat ini belum diputuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusulkan agar perumusan pemberian subsidi pada tarif tersebut melibatkan DPRD DKI.
“Penentuan tarif MRT tentunya perlu melibatkan DPRD, seperti penentuan uang subsidinya berapa rupiah itu harus sepengetahuan dan persetujuan DPRD,” ujar Ketua Komisi C, Santoso di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (11/2).
Tanpa subsidi PT. Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta memperkirakan besaran tarif MRT Rp17.000-Rp20.000 per penumpang. Angka tersebut diperoleh dari kajian konsultan dengan memperkirakan jumlah rata-rata penumpang harian sebanyak 175 ribu orang per hari dan biaya investasi.
Dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan tingkat pengembalian investasi, PT. MRT Jakarta mengusulkan agar besaran tarif tersebut disubsidi Pemprov DKI. Idealnya, setiap penumpang dikenakan tarif berkisar Rp8.500 sampai Rp10.000.
Santoso mengatakan, subsidi memang perlu diberikan agar MRT dapat menuntaskan masalah kemacetan Jakarta. Angka tertinggi dari subsidi tersebut pun, menurut Santoso masih ideal diberlakukan.
“Subsidi disini saya mengusulkan jangan terlalu besar, jangan lebih dari 100% dari yang dibayar warga. Kalau Rp17.000, masyarakat bayar Rp10.000, saya kira itu wajar disubsidi Rp7.000,” tandasnya. (DDJP/ans/oki)