Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado Sulawesi Utara melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (1/8).
Ketua Komisi I DPRD Kota Manado Syarifudin Sa’aba mengatakan salah satu kunker digelar untuk mengetahui proses persiapan yang dilakukan Sekretariat DPRD DKI dalam paripurna penyampaian laporan pertanggungjawaban oleh pimpinan DPRD jelang restrukturisasi Anggota DPRD periode 2014-2019.
“Jadi nantinya pimpinan DPRD dalam hal ini Ketua DPRD Manado akan mengakumulasi semua yang sudah dilakukan DPRD selama periode 2014-2019 dan disampaikan kepada publik,” ujarnya di Gedung DPRD DKI.
Syarifudin menerangkan nantinya laporan tersebut akan menjadi dokumen resmi DPRD sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dewan pada periode 2019-2024 implementasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
“Laporan ini sifatnya akan jadi estafet kepemimpinan dengan berbagai agendanya. Mana yang tertunda, mana yang sedang berjalan mana yang sudah diselesaikan, itu memang harus ada dan kami DPRD Manado sudah mempersiapkan itu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Subbagian Fraksi Paripurna Fraksi dan Pansus Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Nurbaini menjelaskan, pihaknya terus mematangkan proses persiapan laporan pertanggungjawaban pimpinan bersama Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten.
“Jadi untuk persiapan laporan itu masih dikoordinasikan dengan Ketua DPRD DKI, apakah itu mau dalam paripurna khusus atau cukup ketika acara sambutan saat pelantikan sekaligus penyampaian laporan pertanggungjawaban DPRD DKI 2014-2019 ini. Meski aturan laporan kinerja dewan idealnya dilaporkan pada paripurna khusus,” terangnya.
Selain itu, Nurbaini menambahkan nantinya rekapitulasi tersebut akan dikompilasi menjadi buku memoar yang berisi seputar kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Masa Bakti 2014-2019. Nantinya produk tersebut akan diluncurkan kepada publik.
“Isinya akan seputar peraturan daerah yang dihasilkan, aduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti melalui audiensi dan proses mediasi dengan eksekutif mitra kerja ataupun dengan pihak luar,” (DDJP/alw/oki)