Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di DKI Jakarta menyisakan kendala. Dari target sertifikasi 1,2 juta bidang pada pelaksanaan PTSL di tahun 2017 hingga 2019, masih ada sebanyak 336 ribu bidang yang berstatus belum memenuhi syarat atau status K3.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) PTSL DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, PTSL di DKI Jakarta yang digelar mulai tahun 2017 hanya mampu menuntaskan kendala kepemilikan lahan warga sebanyak 840 ribu bidang tanah atau 72%. Sementara masih ada 28% atau 336 ribu bidang tanah yang sudah ditempati warga berstatus tak jelas.
“Ini yang menjadi PR kita sekarang. Harus kita selesaikan dengan sisa waktu tiga bulan lagi,” ujarnya usai menggelar rapat melalui rapat virtual di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/9).
Dalam kesempatan itu, Mujiyono yang juga Ketua Komisi A DPRD DKI mengaku mendapat angin segar dari Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra. Dimana program PTSL dapat diperpanjang Pemerintah Daerah dengan mengubah perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Pusat.
“Tapi bedanya kalau kemarin Program itu menjadi Inisiatif Pemerintah Pusat, sedangkan Pemprov DKI mensupport dengan hibah untuk memperlancar itu. Nah nantinya itu akan dikerjakan oleh kita menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” ungkapnya.
Sementara, Surya Tjandra berharap Pansus PTSL DPRD DKI dan Pemprov DKI Jakarta dapat segera mengagendakan pertemuan dengan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan semua kendala yang dihadapi warga Jakarta dalam hal kepemilikan tanah.
“PTSL sudah selesai, tapi kalau Pemda DKI masih mau menambahkan, masih bisa. Jadi betul-betul fokus banget di perbaikan kualitas, terutama K3. Kita mediasi dulu, harus bertemu antara pemerintah Pusat, Kanwil dan seluruh kantor pertanahan dari BPN untuk semua permasalahan warga Jakarta secara detail sampai ketemu jalan keluarnya. Ini program penting. bantuan DPRD amat sangat kita butuhkan agar bisa memberi manfaat yang baik,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)