Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta menyebut, di tengah jumlah penduduk yang terus meningkat, masih ada kelurahan di Jakarta yang belum memiliki Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, berdasarkan data yang berhasil dihimpun setidaknya ada 15 kelurahan di Jakarta yang belum memiliki Puskesmas. Bahkan diantaranya masuk dalam kawasan padat penduduk.
“Memang masih banyak PR di Jakarta terkait fasilitas pelayanan kesehatan di permukiman padat penduduk,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/4).
15 kelurahan yang dimaksud adalah Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Jembatan Lima, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tangki, Kelurahan Gambir, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Cikini, Kelurahan Senen, Kelurahan Glodok, Kelurahan Gondangdia, Kelurahan Kebon Kacang, Kelurahan Kemayoran, Kelurahan Cipedak, Kelurahan Karet Semanggi, dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan.
Dengan situasi tersebut Anggara meminta Dinkes DKI segera berkoordinasi dengan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merealisasikan Puskesmas di seluruh Kelurahan.
“Jadi kami mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan pembelian lahan. Secara teknis harus menggandeng Dinas Citata dan Badan Aset,” ucapnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinkes DKI Jakarta Widyastuti berjanji akan secepatnya melakukan kajian terhadap 15 Kelurahan yang belum memiliki Puskesmas.
“Jadi memang ada beberapa kelurahan yang belum memiliki puskesmas akan kita kaji ulang, kalau memang layak, akan jadi perhatian kita,” katanya.
Ia juga menjelaskan untuk membuat Puskesmas harus melalui kajian konsep kewilayahan yang matang. Salah satunya harus memenuhi syarat memiliki minimal 30 ribu penduduk di Kelurahan tersebut.
“Jadi membuat Puskesmas itu memang harus ada konsep kewilayahan dengan minimal ada jumlah penduduk. Kalau hanya 6000 dan sekitarnya gedung perkantoran itu belum memenuhi syarat pembuatan Puskesmas,” tandas Widyastuti. (DDJP/gie)