Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKi Jakarta mengimbau seluruh warga Jakarta untuk menghindari keramaian.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi semakin masifnya penyebaran virus corona (COVID-19). Sejauh ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengeluarkan larangan bagi izin keramaian. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta memutuskan meliburkan selama dua pekan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Hal tersebut dilakukan Pemprov untuk membendung penyebaran wabah corona mengingat Jakarta menjadi Provinsi dengan jumlah pasien positif corona terbanyak.
“Karena itu, kalau bisa kerja jauh dari keramaian ya terapkan itu, namun jika harus bekerja dikeramaian, maka harus dilengkapi perlatan yang bisa menangkal virus, sesuai arahan dari Dinas Kesehatan” ujar Abdurrahman Suhaimi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Sabtu (14/3).
Selain berupaya untuk antisipasi diri, ia juga menyarankan Pemprov untuk terus mengimbau warga Jakarta untuk melakukan pencegahan serta kewaspadaan terkait wabah yang saat ini mengancam kesehatan.
“Menurut saya cara-cara pencegahan itu penting disampaikan agar warga mawas diri dan tahu penanganan yang benar bila menimpa diri, keluarga ataupun orang-orang yang berada di lingkungannya,” sarannya.
Suhaimi berharap warga selalu menerapkan langkah-langkah pencegahan yang di instruksikan oleh Dinas Kesehatan DKI, seperti mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker dikeramaian, hingga menjaga kualitas tidur.
Sementara untuk menerapkan kebijakan isolasi wilayah yang diwaspadai sebagai lokasi penyebaran virus Corona atau lockdown, Suhaimi menyerahkan keputusan tersebut kepada Pemerintah Pusat.
“Lockdown itu nanti dilihat dulu sesuai perkembangannya, itu kebijakan Pusat. Tapi intinya Pemprov beserta jajaran harus hadir dan memberikan info-info yang update,” tandasnya.
Data yang dihimpun dari juru bicara pemerintah untuk penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, hingga Jumat (14/3) di Indonesia sudah ada 69 orang positif Corona dan empat diantaranya meninggal dunia yakni pasien kasus nomor 25, nomor 35, nomor 36, dan nomor 50. (DDJP/gie/oki)