Lima Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), masing-masing DPRD Kabupaten Gianyar, DPRD Kota Yogyakarta, DPRD Provinsi Jambi, DPRD Kabupaten Sukoharjo dan DPRD Kabupaten Jembrana melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (10/1).
Tujuan dari kunjungan kerja yang dilakukan lima DPRD itu salah satunya untuk mempelajari tata kelola permukiman kumuh seperti yang disampaikan DPRD Kabupaten Gianyar.
“Dari Kabupaten Gianyar, kita ingin mendapatkan informasi untuk pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,” ujar I Made Togog, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar di gedung DPRD DKI Jakarta.
Ia menyebutkan, permasalahan yang paling menonjol permukiman kumuh di Kabupaten Gianyar terjadi karena didudukinya lahan oleh pihak ketika dengan menyewa.
“Di Kabupaten Gianyar yang menjadi persoalan permukiman ini adalah permukiman penduduk yang secara berkelompok itu sangat sulit diatasi, dan banyaknya tanah-tanah pribadi yang dikontrakan yang menyebabkan menimbulkannya permukiman kumuh,” terangnya.
Menurutnya, dengan kota yang memiliki segudang permasalahan, DKI Jakarta telah berhasil melakukan penanganan dengan baik terhadap perumahan dan permukiman kumuh. Karena itu ia berharap kunjungan yang dilaksanakan dapat disinkronisasikan dengan pembangunan di Kabupaten Kota seluruh Indonesia.
“Karena kita ingin juga bahwa semua yang terjadi pembangunan di Indonesia ini maju bersama seperti di DKI,” ungkap Made.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Syarifuddin menyampaikan bahwa DKI Jakarta sudah lama dalam mengatasi permukiman kumuh tersebut dengan menyiapkan rumah susun bagi warga. Selain itu Pemprov DKI juga sedang gencar memperbanyak pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH) untuk sarana interaksi warga.
“Seluruhnya kita laksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan dan juga kesiapan-kesiapan dari legislatif serta eksekutif untuk mengelola Jakarta lebih baik kedepannya, lebih bersih dan nyaman,” tandasnya. (DDJP/ans/oki)