Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta resmi mengesahkan APBD tahun 2024 sebesar Rp81,71 triliun dalam rapat paripurna kemarin, Selasa (14/11).
Setidaknya dari besaran total APBD tahun 2024 itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusung enam program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masing-masing penanggulangan banjir, penangan kemacetan, akselerasi pertumbuhan ekonomi, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penguatan nilai demokrasi.
Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin menyatakan dukungannya terhadap enam prorgam prioritas tersebut. Ia juga optimistis program prioritas tersebut dapat berjalan optimal tahun depan.
“Iya kami siap mendukung enam program priorits dengan menyetujui anggaran yang diusulkan Pemrov DKI,” ujarnya usai pengesahan Perda APBD Tahun 2024, di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11).
Khoirudin menyatakan siap untuk melakukan pengawasan pasa seluruh program prioritas, terutama untuk penanganan kemacetan yang sebagai kegiatan dengan anggaran cukup besar yakni Rp6,9 triliun atau 10% dari total anggaran belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp72,6 triliun.
“Kita monitor penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang diajukan Pemprov untuk penanganan macet, agar anggaran ini betul-betul tepat sasaran dan macet dapat berkurang,” ucapnya.
Hal senada juga diungkap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani. Ia menyatakan siap bersama Pemprov DKI untuk terus berupaya mengatasi kemacetan, salah satunya dengan meningkatkan kenyamanan dan memperluas jangakauan layanan untuk mempermudah masyarakat menikmati transportasi umum.
“Masyarakat masih banyak yang menggunakan mobil pribadi karena belum semua publik transportasi mengakses tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh para masyarakat yang bekerja di Jakarta,” tandasnya. (DDJP/yla)