Pengendalian banjir, penanganan kemacetan dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi program prioritas untuk dianggarkan dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2023.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengaku optimis ketiga program prioritas akan berjalan maksimal, mengingat adanya bentuk dukungan dari Pemerintah Pusat, seperti pemberian pinjaman melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk merealisasikan program pencegahan banjir.
“Saya optimis karena kali ini PJ Gubernur juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, bukan hanya izin untuk normalisasi kali dan sungai, tapi juga uang dari pusat turun untuk tangani banjir, para ahli dan menteri juga turun langsung. Jadi saya yakin program berjalan optimal,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/11).
APBD Tahun Anggaran 2023 disepakati DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp83,78 triliun, naik Rp1,2 triliun dari MoU penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023.
Kenaikan tersebut dikarenakan adanya proyeksi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2022 yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp6,7 triliun menjadi Rp7,9 triliun. Rincian Ringkasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu Pendapatan Daerah sebesar Rp74,38 triliun dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,40 triliun. Sementara Belanja Daerah sebesar Rp74,61 triliun dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp9,16 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menjelaskan, APBD tahun 2023 difokuskan pada tiga program prioritas dengan alokasi sebesar 41,27% APBD melalui belanja dan penyertaan modal daerah.
Rinciannya, 12,22% untuk pengendalian banjir atau sebesar Rp10,238 triliun, 17,04% untuk penanganan kemacetan atau sebesar Rp14,276 triliun, serta 12,01% untuk antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi atau Rp10,062 triliun. (DDJP/gie)