Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendukung pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) bagi PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk melanjutkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) fase 2A rute Kelapa Gading – Jakarta International Stadium (JIS).
Anggota Komisi B DPRD DKI Manuara Siahaan mengatakan perubahan studi kelayakan yang dilakukan PT Jakpro sebagai BUMD penugasan LRT Fase 2A Kelapa Gading-JIS sejauh ini dianggap rasional. Rute ini dinilai akan menjadi suksesor dari Fase 1 Velodrome-Kelapa Gading yang terus merugi hingga saat ini.
“Kalau transit oriented 2A-nya sudah terbangun dari JIS Rawamangun maka occupation ratenya akan meningkat. Jadi menurut saya ini penting,” katanya usai rapat kerja di Bogor Jawa Barat, Rabu (21/10).
Meski demikian, Manuara berharap agar Jakpro melakukan pengkajian LRT Fase 2A Rawamangun-JIS sebelum obyek stadion internasional itu akan diuji coba pada Desember 2021 dan ditargetkan siap beroperasi paling lambat Maret 2022.
“Supaya manfaatnya bisa dirasakan masyarakat, kalau JIS selesai tapi integrasi LRT belum jadinya kurang support. Coba kalau berbarengan ada event di JIS LRT sudah jadi, maka keren DKI karenanya Jakpro harus gesit,” ungkap Manuara.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Mohamad Taufik Zoelkifli. Menurutnya, pembangunan LRT fase 2A setidaknya akan mendongkrak JIS sebagai ikon baru milik Jakarta yang nantinya menghasilkan kontribusi pendapatan bagi Kota Jakarta.
“Jalan kesitu harus lebih bagus artinga membuat JIS, sistem transportasinya harus dibuat dan dirancang supaya mudah untuk kesitu dan salah satunya lewat LRT itu. Jadi akan kita dukung sistem transportasi dan dibuatkan menjadi efisien efektif,” sambung Taufik Zoelkifli.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro Widi Amanasto memastikan bahwa usulan PMD Rp122 miliar untuk kegiatan fisik LRT fase 2A nantinya akan digunakan secara tepat guna. Seperti, sebagai biaya jasa konsultan kajian studi kelayakan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (AMDALALIN) dan juga konsultan keuangan sebagai dasar pembangunan dan pencarian dana mitra.
“Jadi nanti kita akan cari dana melalui KPDBU (Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha) dan koordinasi dengan Asperekeu (Asisten Perekonomian Keuangan),” tandas Widi. (DDJP/alw/oki)