Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) berupaya mempercepat vaksinasi untuk seluruh warga.
Salah satunya dengan memanfaatkan Biaya Tak Terduga di APBD tahun 2021 yang saat ini tersisa Rp84,76 miliar. Anggaran tersebut dinilai Komisi C sangat diperlukan untuk meredam angka penularan Covid-19 yang sampai saat ini terus melonjak.
Berdasarkan data corona.jakarta.go.id hingga 22 Juni 2021, jumlah warga yang telah divaksin dosis kedua baru mencapai 21,5% atau 1.891.658 dari target 8.815.157 orang.
“Komisi C sepakat (sisa BTT) untuk penanganan vaksin agar masyarakat Jakarta secara maksimal bisa tervaksin semua. Kalau itu sudah selesai, barulah kita konsen kelainnya,” ujar Yusuf, Sekretaris Komisi C di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/6).
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri menyatakan akan mempertimbangkan keinginan tersebut. Sebab, Pemprov DKI Jakarta sejauh ini telah menganggarkan kegiatan belanja kesehatan untuk penanganan Covid-19 sebesar 8% dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat. Di mana di dalamnya juga telah mengakomodir biaya vaksinasi.
Dalam kesemptan itu, Edi memaparkan bahwa BTT dari APBD tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp2,13 triliun. Anggaran tersebut telah terpakai untuk program kegiatan belanja SKPD sebesar Rp1,94 triliun dan kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp48,54 miliar.
“Jadi sisanya dari yang telah terpakai itu sebenarnya ada Rp137,76 miliar. Tapi saat ini kita sudah mengajukan permohonan pencairan ke Inspektorat Rp53 miliar lagi untuk rencana penambahan kegiatan penanganan Covid. Jadi sisa yang murni belum terpakai Rp84,76 miliar itu,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)