DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta segera menuntaskan seleksi pembebasan lahan untuk pengadaan tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan dijadikan taman kota, hutan kota, serta pemakaman di tahun 2022.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menjelaskan bahwa kegiatan ini sudah diusulkan sejak tahun 2017 dan seharusnya dilaksanakan pada tahun 2019 dan 2020 lalu. Namun karena Jakarta terdampak Pandemi Covid-19, maka anggaran tersebut terkena refocusing.
“Sebenarnya sejak 2019 dan 2020 itu sudah banyak yang diproses dengan rencana anggaran Rp1,5 triliun. Tapi karena anggaran tahun ini kita hanya mampu Rp750 miliar, maka dinas harus menyeleksi kembali dari data yang ada, lahan mana saja yang menjadi prioritas,” Ujarnya di Bogor Jawa Barat, Kamis (18/11).
Ida berharap dengan adanya pembangunan RTH, kebutuhan masyarakat akan pemakaman, tempat rekreasi serta udara bersih dapat terpenuhi.
“Semua urgent, terutama Hutan Kota. Ini perlu karena bisa untuk jogging track warga, untuk penghijauan, dan mengurangi polusi udara,” tuturnya.
Dilokasi yang sama, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Suzy Marsitawati mengaku siap menyelesaikan tahap seleksi dan memastikan lokasi pilihannya telah sesuai standart kriteria yang ada.
“Semua pasti sesuai kriteria, untuk makam lokasinya di zonasi A3, kemudian untuk taman kriterianya itu tidak boleh kurang dari 250 meter. Untuk hutan harus lebih dari 2500 meter, proses kita sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.
Suzy juga menjelaskan beberapa tahapan seleksi hingga ditetapkannya lahan menjadi RTH, yakni seleksi lahan, permohonan warga yang akan dibebaskan lahannya kepada Gubernur DKI Jakarta, lalu dibuat kajian sebelum dimulai pembangunannya.
“Sebab yang akan kita beli adalah tanah masyarakat, kita sortir dulu prioritasnya. Mana yang betul-betul sesuai. Pastinya harus ada akses jalan dan yang terpenting adalah clear administrasi,” ucapnya.
Suzy juga menuturkan bahwa RTH akan dibangun di tiga wilayah, yakni Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.
“Rencananya ada disemua wilayah kecuali Pusat karena harganya cukup mahal dan kami di DPA mengajukan tidak besar, makanya kita akan survei dulu,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)