Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyepakati paket tarif integrasi moda transportasi sebesar Rp10 ribu. Meski demikian, Komisi B Bidang Perekonomian menginginkan adanya subsidi penuh pada 15 kelompok masyarakat.
Masing-masing PNS dan pensiunan PNS DKI Jakarta, tenaga kontrak yang bekerja di DKI Jakarta, penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), karyawan swasta tertentu, penghuni rumah susun, warga ber-KTP Kepulauan Seribu, dan penerima raskin.
Kemudian anggota TNI dan Polri, veteran, penyandang disabilitas, lansia, pekerja rumah ibadah, pengajar PAUD, Jumantik dan Dasa wisma, dan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail berharap, dengan penetapan paket tarif integrasi ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi umum.
“Komisi B menyetujui pelaksanaan tarif integrasi untuk mendukung keterpaduan moda transportasi antara BRT, LRT, dan MRT Jakarta yang pada ujungnya nanti akan mendorong masyarakat untuk menggunakan moda transportasi masal berbasis rel,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/6).
Komisi B, sambung Ismail akan terus memantau perkembangan penerapan paket tarif integrasi setiap enam bulan sekali untuk mengetahui seberapa efektifnya dan menguntungkannya bagi pengguna transportasi umum.
“Nanti kita evaluasi perenam bulan, dari situ nanti kita bisa mengkaji dan melahirkan rekomendasi baru, agar penerapan paket ini bisa benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Harapan yang sama juga diungkap Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali yakni dengan adanya tarif integrasi bisa menarik minat masyarakat dalam menggunakan angkutan massal.
“Melalui tarif ini masyarakat dapat membayar lebih murah ketika menggunakan angkutan massal lebih dari satu moda, hal ini bertujuan untuk mengefesiensikan mobilitas pengguna angkutan massal,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan, usai disepakati paket tarif integrasi oleh DPRD, pihaknya akan menunggu Surat Keputusan Gubernur untuk selanjutnya menerapkan peraturan tersebut.
“Tentu untuk prosesnya kami harap setelah menerima persetujuan dari Dewan kami akan proses keputusan Gubernur, kemudian dilanjut sosialisasi selama dua minggu, setelah itu baru implementasi. Kami harapkan diakhir bulan Juni ini sudah sudah dieksekusi,” tandasnya. (DDJP/gie)