Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta mengaku puas dengan sejumlah sajian materi mengenai kekhususan Jakarta pasca perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang dibahas saat bimbingan teknis (Bimtek) ketiga tahun 2022.
Sebab, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam salah satu materinya menyebutkan Jakarta telah siap menjadi pusat ekonomi dan bisnis setelah Ibu Kota Negara (IKN) resmi pindah ke Kalimantan.
“Bimtek kali ini sangat spesial karena membahas tentang Jakarta pasca ada UU (undang-undang) nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dua tahun setalah IKN ditandatangani, maka Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur,” ujar Khoirudin, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta di Hotel Aston Semarang, Selasa (20/9).
Menurut Khoirudin, Jakarta dinilai sudah sangat siap menjadi kota ekonomi. Sebab Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 lalu mengungkpkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Jakarta menjadi yang tertinggi.
“Artinya SDM (sumber daya manusia) kita sudah siap untuk menjadi kota khusus ekonomi. Hal ini juga karena Jakarta memang sudah menjadi pusat ekonomi sebelum merdeka,” ungkapnya.
Khoirudin berharap, dengan memiliki kekhususan dan menjadi Kota Ekonomi, maka pendapatan asli daerah (PAD) diyakini tidak akan menurun, meskipun Jakarta sudah tidak menyandang status Ibu Kota.
“Dampaknya akan sangat besar pada penghasilan daerah kita. Ini juga bisa meningkatkan pembangunan buat Jakarta,” harap Khoirudin.
Di lokasi yang sama, Analisis Hukum Kemendagri Alpin Rahman mengungkapkan wacana tersebut muncul setelah sejumlah pakar melakukan kajian dan studi banding ke beberapa negara yang pernah memindahkan Ibu Kotanya.
“Itu contoh negara maju yang dari pusat pemerintahnya dipindahkan, maka daerah yang lama biasanya dijadikan daerah ekonomi bisnis contohnya seperti di Amerika. Ketika pusat pemerintahan dari Newyork ke Washington. Maka Newyork menjadi daerah ekonomi,” ungkapnya.
Namun Alpin menegaskan hal tersebut masih berupa wacana, dan pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam lagi bersama sejumlah instansi pemerintahan lainnya, salah satunya yakni Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi.
“Kalau secara SDM kita nilai sudah cukup maju, kita melihat global semua pesat di Jakarta. Tapi ini masih butuh kajian dahulu. Waktu yang baru beberapa bulan kita lakukan maka kajiannya belum komperhensif, saat ini kami masih mengumpulkan pendapat riset dari akademisi pakar,” tandasnya. (DDJP/gie)