Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mengusut penyebab banjir yang terus terjadi di Ibukota. Dalam waktu dekat, Pansus meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) memberikan dokumen evaluasi penanganan banjir di tahun ini, dan proyeksi di tahun mendatang.
Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, Dinas Sumber Daya Air (SDA) mengakui tidak dapat mengeksekusi sejumlah kegiatan penanganan banjir hingga di penghujung tahun 2020 ini. Penyebabnya, anggaran yang semula diproyeksikan untuk penanganan banjir terpaksa dialihkan untuk penanganan atas dampak pandemi Covid-19.
Meski demikian, Zita mendorong Dinas SDA agar memberikan kelengkapan data anggaran tersebut di rapat kerja selanjutnya, agar Pansus dapat memberikan rekomendasi yang objektif untuk penanganan banjir DKI Jakarta.
“Kami membutuhkan itu supaya bisa melihat secara objektif bagaimana kerja yang sudah direncanakan, apa saja yang belum dikerjakan tahun ini, sehingga bisa dilaksanakan tahun 2021,” ujarnya saat rapat kerja virtual, Senin (5/10).
Sementara itu, anggota Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan meminta Dinas SDA serta Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI memperbaharui masterplan terkait inisiasi pengendalian banjir Jakarta yang merencanakan pembangunan dua floodway yaitu Kanal Banjir Barat (KBB) dan Kanal Banjir Timur (KBT) yang telah diberikan sebelumnya.
“Ada hasil studi terbaru, masa masih menggunakan data tahun 1973. Tentu masterplan penanganan banjir juga terus diupdate seharusnya. Sudah tidak masuk akal secara akademis dan kebijakan kalau masih menggunakan masterplan itu,” terangnya.
Kepala Bappeda DKI Jakarta, Nasrudin Djoko Surjono pun berjanji akan segera memperbaiki masterplan dan akan dijelaskan secara detail pada pertemuan selanjutnya yang dijadwalkan pekan depan.
“Kami akan segera mengupdate dan dijabarkan pada pertemuan berikutnya. Namun untuk tahun ini kami sudah melakukan kerjasama kolaborasi dengan pemerintah pusat yaitu melakukan komitmen untuk Jodetabekpunjur tahun 2020-2024 dimana ada Kemendagri, Kementerian PUPR, tiga Gubernur, sembilan Bupati dan Walikota untuk sepakat menandatangani pengendalian banjir dari hulu,” paparnya.
Sedangkan Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini mengaku saat ini sudah melaksanakan salahsatu program unggulan penanganan banjir yakni Grebek Lumpur yang dilakukan serentak di lima wilayah Jakarta.
“Saat ini kami sudah melakukan upaya pencegahan banjir dimusim penghujan, namanya Grebek Lumpur. Bentuknya yaitu pengerukan oleh alat berat dilakukan oleh Satgas kami, lalu gotong royong warga dengan tujuan meningkatkan kapasitas saluran air, sehingga daya tampung air maksimal dimusim penghujan,” tutup Juani. (DDJP/gie/oki)