Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 akan diprioritaskan untuk program sekolah swasta dan negeri gratis.
Dia mengungkapkan, banyak menerima keluhan warga terkait pendidikan. Khususnya kesulitan mendapat sekolah negeri yang bebas biaya.
Oleh karena itu, pemerataan pendidikan melalui Program Sekolah Gratis baik negeri maupun swasta diharapkan manfaatnya bisa dirasakan warga Jakarta.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin (tengah). (dok.DDJP)
“Kami sudah lakukan kajian dan sudah presentasi Dinas Pendidikan untuk menerima semua siswa Jakarta untuk bersekolah negeri dan swasta,” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (4/10).
Ia berharap, program yang akan direalisasikan tahun depan itu mampu menuntaskan permasalahan terkait marak anak kesulitan dapat sekolah karena sistem zonasi.
“Kita ingin menyelesaikan permasalahan pendidikan yang dikeluhkan oleh warga Jakarta, terutama wilayah yang tidak ada sekolah negeri. Dengan zonasi yang ada, banyak warga yang tidak ter-cover zonasi karena tidak ada sekolah,” ungkap Khoirudin.
Sebelumnya, Komisi E periode 2019-2024 bersama Pemprov DKI Jakarta telah menandatangani perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan Program Sekolah Gratis.
MoU tersebut ditandatangani bersama Dinas Pendidikan pada Jumat 23 Agustus 2024. Program Sekolah Swasta Gratis merupakan bentuk nyata keseriusan Pemprov DKI Jakarta memenuhi hak anak memperoleh pendidikan 12 tahun.
Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.
Dinas Pendidikan DKI juga bakal menggandeng 2.900 sekolah swasta mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), untuk bekerjasama menyukseskan program tersebut. (DDJP/apn/gie)