Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti sinergitas kerja antara Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang transportasi. Sebab hingga saat ini layanan integrasi pembayaran antara moda belum juga terwujud.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyampaikan, belum terwujudnya layanan integrasi itu yang menjadi salah satu penyebab warga Jakarta belum mau beralih sepenuhnya menggunakan transportasi umum.
“Masyarakat juga bertanya terus kepada kami kapan ini bisa dituntaskan terkait pembayaran satu kartu berlaku untuk semua,” katanya usai rapat kerja di Gedung DPRD DKI, Senin (31/1).
Sementara itu, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Mochamad Yana Aditya menjelaskan, pihaknya akan terus meningkatkan layanan kepada masyarakat secara prima. Salah satunya, melalui integrasi sistem pembayaran dengan PT JakLingko Indonesia dengan perbaikan backend system e-Ticketing.
“Integrasi perangkat dan infrastruktur Transjakarta dengan ekosistem Jaklingko dan Proses migrasi server e-ticketing. Jadi implementasi integrasi pembayaran antar moda, baik TJ, LRT dan MRT melalui platform yang dikelola PT JakLingko Indonesia,” terang Yana.
Sedangkan, Direktur Utama MRT Jakarta William P. Syahbandar mengatakan pihaknya juga akan berfokus menggenjot target penumpang di 2022. Dimana, pihaknya menargetkan sebanyak 14,6 juta per tahun atau 40.000 penumpang per hari sebagai sasaran pengguna MRT sebagai moda transportasi terkini.
“Dibandingkan dengan tahun 2021, dan target total penumpang perusahaan naik sekitar 121% dan layanan diperkirakan akan terpenuhi 95% di tahun ini,” tandas William. (DDJP/alw)