Komisi C bidang keuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) mampu konsisten dalam mengolah sampah dengan metode refuse-derived fuel (RDF) di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.
Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf mengatakan, pasalnya optimalisasi pengolahan sampah dengan teknologi RDF tersebut dapat menjadi salah satu kunci tercapainya target pendapatan daerah. Di mana Dinas Lingkungan Hidup (LH) menargetkan RDF di Bantar Gebang berpotensi menghasilkan pendapatan sebesar Rp59,4 miliar per tahun dengan target produksi 700 ton sampah per hari.
“Kita berupaya mendorong agar maksimal RDF tersebut. Kalau bisa per harinya konsisten tidak kurang 700 ton sampah (per hari). Karena kalau kurang berarti akan ada kekurangan pendapatan,” ujarnya saat peninjauan di TPST Bantar Gebang, Jumat (21/7).
RDF Plant merupakan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu menjadi bahan bakar setelah dilakukan pencacahan dan pengeringan. Tujuan akses diselengarakannya TPST RDF adalah untuk mengurangi kebutuhan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, meningkatkan kualitas lingkungan dan dihasilkannya bahan bakar alternatif penganti bahan bakar fosil (batubara).
RDF milik Pemprov DKI Jakarta di TPST Bantar Gebang dibangun menggunakan anggaran Sebesar Rp1,1 triliun yang berasal dari dana pinjaman daerah yang mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp456.3 miliar dan pendanaan APBD tahun 2022 sebesar Rp613.9 miliar.
Keberhasilan RDF Plant di TPST Bantar Gebang, dikatakan Yusuf akan menjadi parameter dukungan DPRD DKI Jakarta pada rencana pembangunan dua fasilitas pengolahan sampah sejenis, yakni di Rorotan dan Pegadungan pada 2024 mendatang.
“Tadi saya sampaikan bahwa kita ingin melihat kesuksesan yang berada di Bantar Gebang. Apabila yang di Bantar Gebang suskes mungkin akan dilanjutkan di dua lokasi tersebut,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan, RDF Plant tersebut sudah mulai beroperasi sejak 27 Juni 2023 lalu yang di sahkan oleh Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Untuk memaksimalkan kebutuhan RDF Plant, Ia akan memaksimalkan beberapa tenaga kerja dari Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP,) Suku Dinas (Sudin), dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
“Dan memang kita baru berproses untuk tenaga kerjanya dan kita akan memindahkan beberapa PJLP dari Sudin ataupun UPT kami untuk menjadi pekerja di fasilitas tersebut. Sehingga demikian kalau main power atau tenaga kerjanya sudah terpenuhi secara full maka operasional bisa full capacity,”
Untuk saat ini, Asep mengakui RDF di Bantar Gebang baru mampu memproduksi sampah 100 ton per hari. Dengan demikian, ia menyatakan akan melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi target sesuai kontrak yakni 700 ton per hari.
“Jadi semenjak pelepasan oleh pak Pj Gubernur tgl 27 juni kami terus mengirim produk RDF ke pabrik semen tersebut dan nggak putus. Dan Alhamdulillah mudah mudahan kalau nanti main powernya sudah lengkap dan terpenuhi kapasitas RDF ini bisa dimaksimalkan,” pungkasnya. (DDJP/apn)