Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin berencana mengevaluasi kinerja atau target key performance indicator (KPI) para pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Evaluasi itu akan dikhususkan kepada kepala dinas, walikota, lurah dan camat.
Tujuannya, menjalankan fungsi pengawasan dan mengetahui sejauh mana keberhasilan program-progran yang dibuat Pemprov DKI selama satu tahun.
“Kenapa harus KPI? Karena secara hukum kita punya fungsi pengawasan,” ujar Khoirudin, usai rapat pimpinan gabungan (Rapimgab), Kamis (5/6).
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP)
Selama ini, nilai dia, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif.
Pasalnya, penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
“Itu tidak menyentuh kepada dampak outcome kepada masyarakat,” imbuh Khoirudin.
“Sayang anggaran besar tapi pengawasan kita rendah,” tandas politisi PKS itu.
Selanjutnya, Khoirudin berencana membuat indikator sebagai penentu keberhasilan para pejabat mengeksekusi anggaran.
Terutama anggaran yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat. “Kita buat indikatornya. KPI-nya,” ungkap dia.
“Indikator yang kita sepakati bersama untuk menjadi standar penilaian berhasil atau tidak,” tambah Khoirudin.
Dalam Rapimgab itu hadir juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Basri Baco.
Terdapat pembahasan beberapa agenda dalam kegiatan itu. Seperti persiapan Coffee Morning DPRD bersama Gubernur DKI Jakarta.
Begitu pula pembahasan perpindahan atau pergantian AKD (alat kelengkapan dewan), fungsi koordinator di komisi, dan efisiensi anggaran dalam Perubahan APBD 2025.
Termasuk, mekanisme tata naskah surat dari AKD ataupun fraksi. (gie/df)