DPRD akan Tindaklanjut Keluhan Pemilik Usaha di Jalan Sabang

January 13, 2020 8:30 pm

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan menindaklanjuti keluhan pemilik usaha di sepanjang Jalan KH Agus Salim/Sabang yang mengaku keberatan dengan rencana penataan kawasan tersebut oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Keluhan yang dialami para pelaku usaha bermula saat muncul edaran sosialisasi mengenai konsep penataan kawasan Jalan Sabang yang pada intinya akan mengakomodir lebih banyak lagi pedagang kaki lima (PKL) di atas trotoar jalan tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, para pemilik usaha resah karena dengan penataan tersebut maka ruang parkir bagi konsumen akan semakin sempit karena keberadaan PKL tersebut. Padahal, dikatakannya, sejauh ini para pemilik usaha sudah lama mengalah dengan memberikan ruang untuk PKL saat malam hari.

“Kalau ada PKL, parkir untuk konsumennya mereka dimana. Inikan plataran parkirnya mereka. Bahkan mereka disuruh bayar parkir Rp600 ribu per bulan,” ujar Pras sapaan karibnya saat menerima audiensi di salah satu lokasi usaha di Jalan Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (13/1).

Sebagai tindaklanjut, ia menyatakan akan memanggil jajaran lurah Kebon Sirih sampai Walikota Jakarta Pusat dalam mediasi yang akan digelar di gedung DPRD DKI Jakarta dalam waktu dekat. Pasalnya, berdasarkan keterangan pemilik usaha, tidak semua pihak dilibatkan bermusyawarah dalam sosialisasi penataan kawasan tersebut.

“Saya minta pada Pemda khususnya Walikota Jakarta Pusat dan Camat Menteng untuk supaya telaah ulang. Karena ini sudah direvitalisasi di jaman sebelumnya. Sekarang saya minta jangan membuat sesuatu tapi tidak dipikirkan dampak ekonominya,” ungkap Pras.

Di lokasi yang sama, Ketua Paguyuban Pengusaha Jalan Sabang, Ganepo Dewi Sutan menyatakan penolakan terhadap rencana penataan kawasan Jalan Sabang. Sebab, ia bersama pengusaha lainnya memprediksi adanya penurunan pendapatan  sekitar 30% dengan adanya rencana tersebut. Dia berharap agar Pemprov DKI Jakarta kembali mengkaji dan membatalkan rencana penataan kawasan Jalan Sabang dengan konsep tersebut.

“Kondisi saat ini membuat kita sudah merugi, apalagi ada PKL di sepanjang toko kami,” ungkapnya. (DDJP/oki)