Capaian program layanan dasar dan infrastruktur dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi hal yang dibahas oleh fraksi-fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna, Senin (16/6).
Para anggota dewan menyampaikan sejumlah catatan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, serta pelaksanaan program kesejahteraan sosial.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Hardiyanto Kenneth menyoroti penurunan angka partisipasi pendidikan, terutama pada jenjang SMA/SMK.
“Kami mendorong peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan,” terang Kenneth.
Ia juga menyinggung persoalan kemacetan yang belum tertangani secara optimal meski anggaran sektor perhubungan cukup besar.
Karena itu, PDIP mendorong evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas belanja di sektor transportasi. Fraksi berlogo banteng itu juga menggarisbawahi perlunya konsistensi terhadap program penanggulangan kemiskinan.
“Angka kemiskinan masih 4,44 persen. Itu harus menjadi perhatian lintas sektor,” tambah Kenneth. (all/df)