Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar memberikan porsi yang sama kepada pendidikan nonformal.
Hal itu diungkapkan dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 yang bertepatan dengan hari kelahiran pahlawan bangsa Ki Hajar Dewantara, sosok bapak Pendidikan Indonesia.
Pendidikan nonformal, seperti kursus, pelatihan, bimbingan belajar, home schooling, pesantren, dan majelis taklim, masih belum mendapat perhatian secara maksimal.
Seharusnya, sambung Khoirudin, Pemprov DKI Jakarta hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Melalui pendidikan nonformal, terbukti dapat membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan hidup, serta memenuhi kebutuhan khusus atau minat tertentu.
“Pemerintah harus hadir menyelenggarakan dan menyediakan sarananya (pendidikan nonformal),” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (2/5).
“Jadi, pemerintah yang menggaji hingga proses pemberian anggaran untuk pendidikan informal dan nonformal,” tandas dia.
Meski demikian, Khoirudin mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta yang telah meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan formal.
Bahkan rencananya, pendidikan swasta akan digratiskan pada Juni 2025.
“Hari ini, pendidikan formal di Jakarta ada kemajuan, mulai SD, SMP, SMA/SMK swasta gratis. Ini petanda kepedulian pemerintah untuk melayani pendidikan bagi masyarakat,” ungkap dia.
Dengan begitu, harap Khoirudin, Pemprov DKI Jakarta maupun pemerintah pusat dapat mewujudkan pemerataan pendidikan secara layak baik pendidikan formal maupun nonformal.
Sehingga, dunia pendidikan di DKI Jakarta maupun di Indonesia mampu bersaing secara global.
“Anggaran kita cukup memadai, tinggal keberpihakan pemerintah sejauh mana berperan memperhatikan pendidikan baik informal maupun formal,” kata Khoirudin.
“Semoga Hardiknas ini, 2 Mei 2025, menjadi titik awal untuk memperbaiki layanan pemerintah termasuk pendidikan,” pungkas Khoirudin. (apn/eks/df)