Perilaku premanisme di Jakarta harus ditindak hingga ke akar-akarnya. Tanpa pandang bulu. Demikian ditegaskan Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/5).
Koordinasi nyata antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan, menurut Hilda, harus dilakukan.
“Segala tindakan premanisme ini harus segera diberantas. Apapun, siapapun orangnya, walaupun dia merasa punya istilahnya backup atau backing-an,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi. (dok.DDJP)
Bila premanisme sudah diatasi, sambung Hilda, secara otomatis akan menghilangkan rasa takut dan khawatir warga.
“Jadi, alangkah baiknya seperti kita ketahui juga kan sekarang pemerintah sudah mengambil tindakan tegas,” sambung dia.
Karena itu, kata Hilda, perlu dibentuk peraturan khusus terkait premanisme. Sehingga bisa menindak kasus premanisme dari skala kecil hingga besar, ke depannya.
“Di pasar-pasar saja, pengelolaan itu ada orang-orang tertentu yang mengelola yang istilahnya masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal, sebenarnya pasar itu merupakan aset dari pemerintah daerah setempat,” tegas Hilda.
“Sementara yang mengelola adalah orang-orang tertentu yang berbasis, Ormas (organisasi masyarakat). Jadi kan kasihan masyarakatnya. Lahannya juga berantakan, tidak bisa dirapikan, tidak bisa diperbaiki,” sambung dia.
Pembentukan peraturan khusus terkait premanisme akan sangat membantu warga dan pemerintah dalam pengelolaan aset negara.
Hilda berharap, campur tangan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Supaya dapat meminimalisasi tindakan premanisme.
Selain itu, tambah Hilda, operasi pemberantasan premanisme harus berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas sehari-hari.
“Harus continue, jangan misalkan cuma minggu ini aja, besok setelah itu lepas, habis ini hilang. Jadi perlu ada siklus yang istilahnya rutinitas mereka, seperti mereka keliling, patroli dan lain-lain,” tutur dia.
Hilda mengaku, telah berkoordinasi dengan Satpol PP DKI Jakarta. “Supaya mereka (Satpol PP) lebih aktif lagi, sehingga kerja mereka lebih produktif,” kata Hilda.
“Mereka keliling setiap hari untuk melihat bentuk-bentuk istilahnya premanisme. Ada tawuran, ada sesuatu yang kita lihat tidak sesuai dengan aturan,” sambung dia.
Selain itu berkoordinasi dengan Satpol PP DKI Jakarta, Hilda mengungkapkan, koordinasi dengan pihak kepolisian juga telah dilakukan. Untuk mengetahui lebih rinci kawasan-kawasan yang rawan dengan tindakan premanisme.
“Kita dari Komisi A juga sudah bertemu kemarin dengan pihak polisian dari Polda juga. Kita juga sudah berkoordinasi agar tindakan-tindakan hal seperti ini, lebih dimasifkan lagi,” ungkap Hilda.
Hilda juga mengapresiasi langkah aparat hukum yang terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP dan pihak-pihak terkait dalam mengatasi permasalahan premanisme di ibukota.
“Investor-investor juga pasti akan melihat negara ini aman, dan bisa untuk menumbuhkan rasa mereka ingin berinvestasi untuk perekonomian Indonesia lebih baik lagi,” tukas dia. (red)