Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Zita Anjani mengapresiasi kinerja SKPD bidang kesejahteraan rakyat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI konsisten mengedepankan prinsip aksi cepat tanggap terhadap penanganan korban terdampak banjir awal tahun 2020.
Zita yang juga koordinastor Komisi E DPRD DKI Jakarta menjelaskan, proses penanganan yang dilakukan sejumlah SKPD seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan telah berjalan optimal di lapangan. Menurutnya, hal tersebut terlihat dari koordinasi dan kesiapsiagaan masing-masing SKPD dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terdampak banjir.
“Karena kami dari Komisi E itu memiliki grup-grup untuk koordinasi dengan dinas-dinas seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, dan saya tahu betul H+3 jam rata-rata di kelurahan yang terkena titik-titik banjir itu sudah didirikan posko kesehatan, maupun tenda dan MCK juga makanan per kelurahan itu dari Dinas Sosial ada sekitar 400 boks per hari. Jadi untuk penanganan banjir skala besar seperti ini, Pemprov DKI sudah melakukan yang terbaik,” katanya, Jumat (3/1).
Meski demikian, Zita berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu mengkaji ulang upaya penanganan banjir melalui rencana kerja untuk tahun 2021. Komisi E DPRD DKI Jakarta, dikatakannya, siap menyetujui usulan anggaran khusus untuk penanganan banjir yang diusulkan sejumlah SKPD mitra kerja.
“Masyarakat butuh solusi, jadi yang paling ditunggu-tunggu warga adalah solusinya. Yuk kita cari solusi DPRD bersama dengan Pemprov DKI di rencana anggaran (APBD perubahan) 2020, supaya 2021 bisa terealisasi apa penanggulangan banjir bagi warga DKI Jakarta, jadi saya harap solusi banjir dari hulu hingga hilir betul-betul menjadi prioritas,” terangnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan memastikan masyarakat Jakarta yang terdampak banjir dan membutuhkan layanan kesehatan, dapat mengakses fasilitas kesehatan di sejumlah lokasi, di antaranya 32 RSUD di seluruh wilayah DKI Jakarta dan 44 Puskesmas Kecamatan di seluruh wilayah DKI Jakarta. Dinkes Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan titik pos kesehatan (poskes) untuk mengakomodir kebutuhan medis masyarakat di lapangan, yaitu Jakarta Pusat 7 titik, Jakarta Utara 4 titik, Jakarta Barat 7 titik, Jakarta Selatan 1 titik, Jakarta Timur di Kecamatan Makasar 1 titik dan Jatinegara 4 titik.
Selain itu, Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan seluruh suku dinas (sudin) wilayah Jakarta untuk tanggap menyediakan dapur umum bagi masyarakat terdampak banjir, mulai dari Kantor pusat Dinas Sosial hingga perwakilan dapur umum antar wilayah. Seperti, Panti Sosial Bina Netra & Rungu Wicara Cawang Jakarta Timur, Gudang Logistik Dapur Umum Jakarta Utara, Posko PSKB / Tagana Jakarta Selatan, Halaman Kantor Walikota Jakarta Barat, serta TAA Pertiwi Jakarta Pusat. (DDJP/alw/oki)