Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti usulan kegiatan anggaran Dinas Perhubungan (Dishub) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD tahun anggaran 2021.
Dalam kerangka rencana anggaran, Komisi B DPRD DKI Jakarta belum melihat adanya keseriusan Dishub dalam menuntaskan masalah macet Jakarta. Padahal ada 25 kegiatan prioritas Dishub dengan anggaran sebesar Rp4,25 triliun yang diproyeksikan.
“Kita minta Dishub agar seluruh kegiatan unggulan yang mereka usulkan itu bisa merepersentasikan kegiatan strategis daerah untuk mengatasi kemacetan. Kalau program itu mau dijalankan semua, kita harus kalkulasi ulang. Perlu kita kaji untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan dari seluruh program tersebut dalam menangani kemacetan,” ujar Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta pada rapat pembahasan KUA-PPAS di Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/11).
Dilokasi yang sama, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan dari 25 kegiatan unggulan, empat diantaranya mampu menurunkan tingkat kemacetan.
Pertama pemberian subsidi untuk pelayanan Transjakarta sebesar Rp2,87 triliun, lalu pemberinan subsidi untuk pelayanan kereta MRT Rp509 miliar, selanjutnya pemberian subsidi untuk pelayanan kereta LRT Rp270 miliar, terakhir pengembangan dan peningkatan Intelligent Transportation System (ITS) trafiic light Rp18,57 miliar.
“Tentu yang menjadi prioritas untuk mengatasi kemacetan yaitu bagaimana agar integrasi transportasi berlangsung secara baik. Oleh sebab itu tahun 2021 subsidi transportasi menjadi program prioritas kami,” ucapnya.
Syafrin juga yakin bahwa pengembangan dan peningkatan ITS trafiic light mampu menurunkan tingkat kemacetan dengan cara mengurangi antrian dipersimpangan jalan sebesar 30%.
“Bisa dibayangkan kalau terjadi penataan secara keseluruhan, terutama dipersimpangan jalan yang kerap kali menjadi pusat kemacetan, maka dapat dipastikan dengan itu pergarakan warga dari sisi mobilitas bisa lancar,” tandasnya. (DDJP/gie/oki)