Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap Dinas Pendidikan (Disdik) meninjau langi anggaran kegiatan rehab total sekolah yang akan dilaksanakan di tahun 2020.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, evaluasi terhadap anggaran kegiatan tersebut perlu dilakukan setelah ditemukan adanya kejanggalan nilai belanja komponen bahan baku pembangunan dalam e-budgeting.
“Seperti contoh pembangunan sekolah, satu per meter sekolah itu Rp5,8 juta, oke kita terima itu ya. Lalu ada lagi pembangunan pos satpam, harga pembangunan Rp9,8 juta, itu bisa dilogika tidak? Pos satpam yang mungkin ukuran 2 kali 4, kok hitungnya Rp9,8 juta per meter harusnya lebih kecil dari pembuatan gedung dong,” ujar Iman di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/12).
Dalam Rancangan APBD tahun anggaran 2020 Disdik menganggarkan Rp1,40 triliun untuk kegiatan rehab total 86 gedung sekolah. Kemudian angka tersebut disesuaikan pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga akhirnya rehab hanya bisa dilaksanakan di 56 gedung sekolah SD, SMP, SMA, maupun SMK di Jakarta.
Iman berharap agar Disdik DKI Jakarta memperbaiki lagi perencanaan anggaran pembangunan rehab sekolah. Itu juga wajib berlaku di penganggaran tahun-tahun mendatang agar kegiatan belanja yang diusulkan efisien dan tepat sasaran.
“Memang kita tidak perlu meninggalkan kualitas, dan kualitas itu menjadi buruk, harusnya buat perencanaan yang lebih rasional. Ini mungkin akan kita sikapi sedikit lunak, tapi tetap kita dalamin, tapi kita tidak mau tahun-tahun berikutnya dengan alasan human error ataupun ketidaktahuan, kita tidak mau lagi,” ungkapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat mengaku pagu anggaran tersebut memang masih perlu penelitian lebih lanjut bersama legislator bidang kesejahteraan rakyat.
“Kami dari dinas pendidikan betul-betul terbuka, apa yang diusulkan apapun itu, komponen apa yang diusulkan, kegiatan apa yang diusulkan untuk dibahas satu per satu sampai volumenya komponen nya dan sebagainya, diskusinya sangat bagus tadi,” ungkapnya.
Meski demikian, pihaknya menyatakan akan terus mengevaluasi kembali nomenklatur yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Mengingat, kegiatan rehab total sekolah sebanyak 56 unit perlu dilakukan segera mungkin di tahun 2020.
“Jadi mengenai kemudian ada usulan penyesuaian spesifikasi dan lainnya menurut saya itu adalah hal yang baik untuk memastikan bahwa anggaran (2020) ini betul-betul disusun sesuai kebutuhan,” tandas Syaefulloh. (DDJP/alw/oki)