Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Dinas Lingkungan Hidup (LH) mengoptimalkan serapan APBD tahun anggaran 2019. Salah satu upaya yang harus dilakukan yakni mematangkan perencanaan kegiatan kerja.
Ketua Komisi D DPRD DKI Iman Satria mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi terulangnya kegiatan yang tak dapat dieksekusi sehingga menyebabkan sisa lebih penghitungan anggaran (SiLPA).
“Mudah-mudahan tahun ini (2019) bisa diperbaiki lagi supaya penyerapan bisa diatas 90%,” ujarnya pada rapat kerja di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/2).
Sementara itu, Kepala Dinas LH DKI Isnawa Adji mengatakan bahwa kegiatan unit kerja yang gagal lelang disebabkan oleh penghematan di sejumlah postur anggaran. Salah satunya untuk perencanaan anggaran yang bersifat perbaikan perlengkapan kendaraan dinas.
“Misalnya kita anggarkan satu unit kendaraan estimasi kita Rp2 juta truk perbaikan. Ternyata kerusakan truk itu ringan jadi tidak sampai Rp2 juta, cuma Rp200-300 ribu,” terangnya.
Tidak hanya itu saja, Dinas LH baru saja mendapatkan amanat Pemerintah Pusat untuk mensubsidi bahan bakar minyak kendaraan operasional Dinas LH. Sementara aturan tersebut resmi diberlakukan di tengah tahun anggaran.
“Nah otomatis yang awalnya kita anggarkan untuk 5 unit terpakai berdasarkan subsidinya cuma 1-2 unit, jadi saya akui memang ada efisiensi-efisiensi meskipun saya akui ada beberapa kegiatan di unit kerja yang gagal lelang,” ungkapnya.
Untuk menghindari kejadian serupa, lanjut Isnawa, Dinas LH akan mengevaluasi secara menyeluruh untuk memastikan anggaran yang dirancang dapat terserap dengan baik di tahun 2019.
“Kita harus menghitung ulang dan jangan mengalokasikan anggarab terlalu besar dan di usulan kita di 2019 kemarin sudah coba kita usulkan untuk mengevaluasi lagi,” tandasnya. (DDJP/alw/oki)