Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta berharap proyek pembangunan jalan berbayar dengan electronic road pricing (ERP) terus dilanjutkan.
Anggota Komisi B DPRD DKI, Syarifuddin menilai ERP menjadi salah satu kunci penuntasan kemacetan Ibukota. Sesuai dengan konsep penuntasan kemacetan Jakarta, ERP merupakan kebijakan pengganti dari three in one dan ganjil genap pelat kendaraan.
“Karena menurut masyarakat hingga kini dua kebijakan itu masih kurang manusiawi,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (16/1).
Pemprov DKI memutuskan untuk tidak memprioritaskan pembangunan ERP setelah dua perusahan, Q-Free dan Kapsch TrafficCom menyatakan mundur dari proses lelang. DKI akan memfokuskan penuntasan kemacetan pada pengembangan moda transportasi massal.
Syarifuddin berharap, ada ketegasan dari Gubernur maupun Dinas Perhubungan untuk memutuskan pemenang penyedia jasa ERP Jakarta. Pasalnya ia menilai, pengembangan transportasi massal tak bisa berjalan sendiri tanpa kebijakan pembatasan kendaraan pribadi.
“Harus ada diskresi dari Gubernur mengambil satu keputusan kalau ERP ini harus dijalankan, seperti di daerah macet Thamrin-Sudirman. Pokoknya dimana ada kemacetan disitu harus ada ERP sehingga harus ada percepatan moda transportasinya,” tandasnya (DDJP/alw/oki)