Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan perhatian kepada ketidakseimbangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, rendahnya serapan belanja modal, serta belum optimalnya pemanfaatan belanja untuk kondisi darurat.
Anggota DPRD DKI Jakarta Zahrina Nurbaiti mewakili Fraksi PKS untuk membacakan pandangan umum dalam Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Senin (166).
Ia menyampaikan bahwa realisasi pendapatan telah mencapai 97,34 persen, namun belanja modal baru terserap 84,72 persen.
PKS menilai, hal itu menunjukkan masih adanya kendala dalam pelaksanaan program pembangunan. “Perlu peningkatan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, agar program berjalan tepat waktu dan tepat manfaat,” terang Zahrina.
PKS juga menyoroti kecenderungan penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran. Pola tersebut menunjukkan lemahnya distribusi waktu dalam pelaksanaan program dan berisiko menurunkan kualitas hasil kegiatan.
“Eksekusi program harus dirancang sejak awal tahun agar tidak menumpuk di penghujung anggaran,” tambah dia.
Selain itu, fraksi yang lekat dengan warna putih dan oranye itu mencermati penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan belum optimalnya serapan Belanja Tidak Terduga (BTT).
PKS mendorong agar pengelolaan fiskal daerah lebih adaptif terhadap dinamika darurat, termasuk bencana atau kondisi sosial-ekonomi yang membutuhkan respons cepat.
“BTT seharusnya disiapkan untuk digunakan, bukan hanya dicadangkan,” ungkap dia.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya penguatan fungsi perencanaan lintas perangkat daerah agar tidak terjadi ketimpangan antara target dan pelaksanaan.
“Perlu peningkatan pengawasan internal guna mencegah deviasi anggaran dan penyimpangan pelaksanaan program,” tegas Zahrina.
Dengan pandangan itu, Fraksi PKS berharap APBD dikelola lebih strategis. Memastikan seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berjalan konsisten serta berpihak pada kepentingan publik. (all/df)