Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Ismail, meminta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) agar menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2025. Peristiwa kelangkaan hingga menyebabkan melambungnya sejumlah komoditas pangan seperti di awal tahun 2024 didorong untuk diantisipasi.
Dalam rapat pendalaman RKPD tahun 2025, Ismail menyebutkan Pemprov DKI memiliki segala sumber daya yang ada untuk menjaga stok pangan. Seperti DKI Jakarta yang memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang membidangi khusus soal pangan.
“Tadi saya memberikan masukan agar ini disampaikan strategis komprehensifnya seperti apa, mengingat beberapa bulan terakhir terjadi ketidakstabilan stok yang menyebabkan melabungngnya harga sembako. Ini menyulitkan banyak pihak,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (13/5).
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, dalam RKPD tahun 2025 pihaknya mengusung tiga program prioritas. Masing-masing peningkatan kesejahteraan masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lingkungan infrastruktur kota. Tujuan dari program tersebut yakni membangun sumber daya yang berketahanan pangan, beserta peningkatan pengawasan pangan.
“Di tahun 2025 kami fokuskan pada pembangunan ketahanan pangan. Sebagaimana diketahui di tahun-tahun terdahulu itu adalah diantaranya pangan murah bersubsidi dan pengawasan keamanan pangannya,” terang Suharini. (DDJP/apn)