Intensitas koordinasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) dengan DPRD DKI Jakarta perlu ditingkatkan. Demikian diungkapkan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin.
Dengan demikian, upaya mencari solusi atas persoalan di setiap wilayah bisa segera dihasilkan. Khususnya terkait pencegahan tawuran.
“Sepertinya perlu ada komunikasi yang intens antara DPRD, Kapolres, Dandim, walikota dan jajarannya untuk menjawab masalah-masalah yang muncul. Termasuk di antaranya masalah tawuran,” ujar Thamrim saat dihubungi, Jumat (11/10).
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Muhammad Thamrin. (dok.DDJP)
Koordinasi lintas sektor, sambung dia, mampu mengatasi gejolak yang muncul di wilayah secara cepat. Apalagi, aksi tawuran masih kerap terjadi.
Karena itu, koordinasi lintas sektor perlu segera direalisasikan. Nantinya, legislatif bisa memberikan masukkan terkait upaya pencegahan tawuran.
“Belum pernah ada dewan yang dilibatkan dan diminta untuk memberi ide, gagasan untuk mencegah terjadinya tawuran,” ungkap Thamrin.
Tak hanya koordinasi di waktu-waktu tertentu. Pencegahan tawuran lintas sektor harus sering dilakukan. Sehingga strategi pencegahan bisa optimal.
“Artinya jangan sekelebatan aja. Jangan cuma ada pas muncul kasus. Justru harus intens supaya pendekatannya juga berkembang sesuai dinamikanya,” pungkas Thamrin. (DDJP/bad/gie)