Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI memperkuat sinergitas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk memitigasi penularan aktif Covid-19 Omicron di Ibukota.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua mengatakan, pencegahan dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap warga yang harus mendapat isolasi terpadu (isoter) di lokasi-lokasi yang dibiayai Pemprov. Pasalnya didapati sejumlah kasus, dimana justru lebih banyak warga mampu yang menggunakan fasilitas tersebut.
“Harus selektif. Harus ada skala prioritas, harus ada suatu peraturan. Tolong dikoordinasikan dengan Biro Hukum dan Dinas Kesehatan,” ujarnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/2).
Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi A lainnya yakni Karyatin Subiantoro mengingatkan agar sinergitas kerja yang dimaksud tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) SKPD lainnya. Ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewajiban kerja.
“Penangananan isoman dan isoter jangan sampai nanti semuanya menyerahkan ke Badan atau Dinas lain, sehingga terjadi tumpang tindih. Atau lempar-lemparan kewajiban,” ucapnya.
Sementara Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengakui memang banyak warga dengan ekonomi menengah yang menggunakan lokasi isoter, oleh karena itu ia akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemilahan pasien.
“Kita juga akan mengingatkan fasilitas kesehatan, dokter di Puskesmas agar memilah pasien. Karena memang ada kecenderungan pasien yang tingkat ekonominya sangat mampu terkadang justru memanfaatkan isoter yang sebenarnya diperuntukan untuk masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.
Selain itu, Isnawa juga memastikan tidak akan ada tumpang tindih tupoksi dalam melakukan upaya-upaya penanganan Omicron di Ibukota.
“Gubernur sudah bikin satgas, disetiap SKPD sudah ada tugas pokok dan fungsi. Kami mengkoordinasikan semua instansi tersebut, jadi dipastikan tidak akan ada yang tumpang tindih,” tandasnya. (DDJP/gie)