Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana meminta Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta melibatkan Dasawisma melalui Pos Sahabat Perempuan dan Anak (Pos SAPA).
Tujuannya sebagai upaya preventif melindungi perempuan dan anak dari ancaman kekerasan. Apalagi, jumlah Dasawisma di Jakarta mencapai 77.000 orang.
“Mereka (Dasawisma) harus mengawal supaya kejadian seperti kekerasan rumah tangga, bullying, hingga pembunuhan itu tidak boleh terjadi,” ujar Yudha di gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.
Para Dasawisma tersebut, sambung Yudha, nantinya memberikan edukasi kepada masyarakat secara langsung terkait bahaya dan ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana. (dok.DDJP)
Terlebih keberadaan Dasawisma bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dasawisma harus keliling lingkungan mengedukasi masyarakat. Baik anak-anak, paa istri dan para suami.
“InsyaAllah, kalau berjalan akan turun angkanya (kasus kekerasan-Red),” kata Yudha.
Ia juga mengusulkan agar Pos SAPA diselenggarakan di masing-masing kantor kelurahan. Dibutuhkan fasilitas pendukung. Seperti meja dan petugas jaga.
Yudha meminta agar petugas yang berjaga di Pos SAPA harus yang profesional. Terutama lulusan psikolog dan hukum.
“Karena untuk lulusan hukum, dia harus mengerti hukum. Lulusan kejiwaan berarti dia harus lulusan psikolog,” ungkap Yudha.
“Jadi nggak boleh di luar itu. Yang bukan lulusan ini nggak bisa jadi petugas Pos SAPA di kelurahan,” pungkas dia. (apn/df)