Guna mencegah kasus demam berdarah dengue (DBD), politisi di Kebon Sirih mendorong Pemprov DKI gencar vaksinasi. Pasalnya, kasus DBD di Jakarta cukup tinggi. Ribuan orang menderita dan dirawat di rumah sakit akibat gigitan nyamuk Aedes Aegypti.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menegaskan, kasus penyebaran DBD di Jakarta sudah cukup mengkhawatirkan.
Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta Pemprov DKI memasifkan sosialisasi tentang bahaya DBD. “Saya pikir setuju untuk kita lakukan itu (vaksinasi DBD), Pemprov DKI harus memberikan perhatian soal hal ini,” ujar Jhonny, Senin (1/4/2024).
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak. (dok.DDJP)
Jhonny mengatakan, pemerintah tak perlu memikirkan soal biaya vaksin yang dianggap memang cukup mahal. Sebab, kesehatan dan keselamatan warga Jakarta jauh lebih penting ketimbang biaya.
“Karena kan kita butuh, anak-anak bagi kita ini harus kita tanggulangi bersama. Mereka (pemda) harus hadir di sini, jangan ketika mahal alasan (terhalang) anggaran, tapi ada cara kita mengatas hal darurat dengan pengalihan anggaran yang lain untuk masalah ini,” kata dia.
Kasus ini, sambung Jhonny, tidak hanya terjadi di permukiman penduduk kumuh, namun bisa melanda permukiman elit. Apalagi terdapat genangan air yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
Jhonny memandang perlu adanya tindakan preventif dan kuratif dalam menanggulangi kasus tersebut. Harapannya, kasus DBD tidak menjadi persoalan rutin setiap tahun yang dialami warga Jakarta.
“Keika terjadi perubahan dari musim penghujan ke kemarau, kan itu terjadi pengembangannya (kasus), nah kalau ada cara lain untuk kita bisa mencegah itu kenapa tidak? Pemprov DKI Jakarta memberikan perhatian khusus untuk ini, karena kita lihat DBD juga tidak mudah terdeteksi orang,” ungkap dia.
Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan, hingga 18 Maret 2024, jumlah kasus DBD di enam wilayah Jakarta mencapai 1.729 orang.
Rinciannya, Jakarta Barat 562 orang, Jakarta Selatan 450 orang, Jakarta Timur 395 orang, Jakarta Utara 194 orang, Jakarta Pusat 115 orang dan Kepulauan Seribu 13 orang. (red)