Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta 38 polder yang telah dibangun Dinas Sumber Daya Air (SDA) harus segera tuntas sesuai perencanaan.
Dengan begitu, puluhan polder mampu berfungsi optimal dalam upaya pencegahan banjir ataupun genangan di Jakarta.
“Kita ingin apapun yang dibangun harus sudah compatible (sesuai-Red) dan memadai,” ujar Yuke, Rabu (5/2).
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike. (dok.DDJP)
Sebab dari target pembangunan 70 Polder, saat ini baru 14 Polder terbangun yang memadai, 38 Polder terbangun belum memadai, dan 18 Polder belum memadai.
“Jangan sampai biayanya besar tapi tidak maksimal. Kita mendorong ke depan perencanaannya harus lebih baik lagi. Kalau memang mungkin, kita harus pastikan semuanya rapi dahulu baru dibangun (poldernya-Red),” ungkap Yuke.
Ia menyayangkan sejumlah kendala yang menyebabkan 38 polder itu belum berfungsi optimal. Karena itu, ia harap Dinas SDA ke depan harus benar-benar matang dalam membuat perencanaan.
“Mungkin lokasi dan kondisi lapangannya belum sesuai sama perencanannya. Misal poldernya sudah, tapi harus diimbangi drainase yang memadai, mungkin ada yang masih mampet dan belum sepenuhnya tertampung baik,“ kata Yuke.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Hendri mengakui kendala yang membuat 38 Polder belum bisa optimal. Salah satunya yakni drainase menuju Polder belum sesuai perencanaan.
“Misalnya yang ke belakang hanya satu meter sebenarnya rencana kita itu tiga meter, itu yang belum sempurna,” kata Hendri.
Selain itu terkait pembebasan lahan juga menjadi kendala 38 Polder ini belum bisa optimal. Namun, ia optimistis 70 Polder dapat tuntas semua maksimal pada 2045.
“Kalau untuk tahun ini tidak akan selesai. Kalau tanahnya kosong sih bisa kita target, tapi masalah tanah susah. Jadi target kita 70 Polder itu kita selesaikan 2045,” tandas Hendri. (gie/df)