Lima Komisi di DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan sejumlah catatan sebagai rekomendasi dan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penggunaan APBD 2023 dalam rapat Badan Anggaran (Banggar).
Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam salah satu rekomendasinya meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melakukan pendekatan secara komprehensif terhadap penanganan stunting di DKI Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, penanganan stunting bukan hanya melalui perbaikan asupan gizi, melainkan perbaikan lingkungan tempat tinggal dan memperhatikan penyediaan air bersih. Termasuk sanitasi yang baik.
“Penanganan stunting harus dilakukan dengan masukan antara intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan menggerakan sumberdaya dan program yang dimilik oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujar dia di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (2/5).
Selanjutnya, Komisi B dalam salah satu catatannya merekomendasikan agar Dinas Perhubungan mengkaji ulang rencana kenaikan tarif biaya tiket transportasi umum Transjakarta, MRT, dan LRT.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail justru mengusulkan agar seluruh biaya transportasi umum digratiskan. Harapannya, warga beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
“Dengan adanya peningkatan penumpang pengguna moda Transportasi Umum, Komisi B merekomendasi agar Dinas Perhubungan mengkaji ulang terkait rencana kenaikan tarif dan melihat kemungkinan membebaskan biaya tiket perjalanan dengan harapan dapat mengalihkan warga dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum,” ungkap Ismail.
Kemudian, Komisi C dalam salah satu catatannya meminta Pemprov DKI Jakarta menggenjot kinerja dan membuat rencana kerja yang realistis. Pasalnya capaian target realisasi masih rendah.
Bahkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 mencapai Rp6,5 triliun karena tidak terserapnya anggaran belanja program dan kegiatan yang berdampak pada tertundanya hasil pemanfaatan program bagi masyarakat.
“Agar proses pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud bisa dilaksanakan tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran yang juga untuk mencegah jumlah SiLPA yang terlalu besar,” ungkap Rasyidi, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Sementara Komisi D dalam salah satu rekomendasinya meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) terkait kontribusi kinerja terhadap capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta.
“Capaian kinerja Distamhut perlu adanya evaluasi kontribusi keinerja terhadap RTH. Tampak peningkatan rasio RTH yang tidak signifikan dari 10 tahuh terkahir yang masih belum mencai 10% hingga saat ini,” tutur Ida Mahmuda, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.
Terakhir, Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam salah satu catatannya mendorong agar Dinas Pendidikan segera melaksanakan program sekolah gratis untuk swasta. Harapannya dapat memutus kesenjangan sosial yang terjadi di DKI Jakarta.
“Komisi E akan mendoron program wajib belajar gratis di DKI Jakarta,” tandas Elva Farhi Qolbina, wakil ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta.
Dari hasil rekomendasi seluruh komisi, Wakil Ketua Banggar DPRD Provinsi DKI Jakarta Misan Samsuri berharap, catatan yang disampaikan lima Komisi dapat menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kembali kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mitra kerja tahun berikutnya.
Ia juga menginfokan rekomendasi seluruh komisi akan disampikan dalam rapat Paripurna sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus), yakni Jumat 3 Mei 2024 besok, pukul 09.00 WIB.
“Maka disepakati bahwa DPRD akan menyampaikan rekomendasi kepada Penjabat (Pj) Gubernur mengenai LKPJ tahun 2023 pada rapat paripurna Jumat 3 Mei 2024”, pungkas Misan. (DDJP/apn/gie)