Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin menyoroti realisasi pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sektor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang masih rendah.
Pasalnya, banyak SKPD yang realisasi pendapatan retribusinya di bawah 50 persen dari target. Padahal, tahun 2025 hanya tersisa lima bulan.
Karena itu, ia mendorong seluruh SKPD mencari solusi dan inovasi untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan retribusi dari sektor BLUD.
“Kami mendorong dinas terkait untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada,” ujar Suhud, Kamis (24/7).
Menurut dia, SKPD harus berinovasi baru dalam mengatasi permasalahan yang ada. Mski disadari, kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit. Sehingga berpengaruh dan berdampak pada pencapaian retribusi di BLUD.
“Misal di perumahan (Rusun) banyak masyarakat yang menunggak. Kita juga sulit memaksa masyarakat melunasi di saat ekonomi sedang susah,” kata Suhud.
Suhud berpendapat, perlu formulasi yang baik hingga mencapai kesepakatan antara masyarakat dan Pemprov DKI terkait pencapaian target retribusi.
“Ini memang perlu cari solusi jalan tengah,” tutur Suhud.
Namun, Suhud berharap, SKPD dapat mengatasi peroalan tersebut di sisa waktu tahun 2025.
“Dinas bisa meningkatkan kinerjanya dan mencari solusi,” tambahnya.
Sejumlah SKPD yang realisasi pendapatan BLUD-nya masih di bawah 50 persen yakni, Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Rp108,5 miliar dari target Rp445,5 miliar atau 24,37 persen.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp0 dari target Rp1 miliar atau nol persen.
Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP) Rp6,2 miliar dari target Rp12,4 miliar atau 49,8 persen.
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Rp54 juta dari target Rp500 juta atau 10,8 persen.
Dinas Lingkungan Hidup (LH) Rp22,7 miliar dari target Rp70,7 miliar atau 32,1 persen.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rp151,7 miliar dari target Rp310,6 miliar atau 48,8 persen.
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Rp191,5 juta dari target Rp462 juta atau 41,45 persen.
Dinas Perhubungan (Dishub) Rp16,8 miliar dari target Rp44,9 miliar atau 37,44 persen.
Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Rp4,5 miliar dari target Rp17,2 miliar atau 26,5 persen.
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Rp15,5 miliar dari target Rp31,9 miliar atau 48,7 persen.
Dinas Sosial (Dinsos) Rp235,5 juta dari target Rp524,6 juta atau 44,9 persen. Serta Dinas Sumber Daya Air (SDA) Rp1,1 miliar dari target 2,2 miliar atau 52,5 persen. (gie/df)