Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti proses distribusi penyaluran pangan murah bersubsidi yang dinilai masih belum optimal. Bahkan kerap mendapat keluhan dari calon penerima manfaat.
Karena itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Eustacia mengusulkan agar pendistribusian pangan bersubsidi disalurkan langsung ke rumah calon penerima (by name by address).
“Kalau bisa pembagiannya langsung saja by name by address, sehingga benar-benar terasa manfaatnya,” ujar Francine dalam rapat membahas Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD Tahun 2025.
Bila usulan dapat diterapkan, kata Francine, maka bisa mengefisiensi waktu para calon penerima manfaat pangan murah bersubsidi.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Francine Eustacia. (dok.DDJP)
“Bisa mengurangi kerepotan warga yang sebelumnya harus mengantre, walaupun sudah disediakan sistem online,” kata Francine.
Politisi PSI juga mengusulkan agar BUMD bidang pangan kompak menyiapkan stok sesuai jumlah penerima manfaat.
Dengan demikian, tak ada lagi warga yang mengeluh tidak mendapat kuota untuk membeli pangan murah bersubsidi.
“Kami mendorong agar pangan bersubsidi dibuat dalam bentuk paket dan dianggarkan sesuai jumlah penerima agar seluruh penerima manfaat mendapatkan,” tutur Francine.
Hal senada juga diungkap Anggota Komisi B Ryan Kurnia Ar Rahman. Pendistribusian pangan murah bersubsidi sebaiknya dengan mekanisme By Name By Address.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ryan Kurnia Ar Rahman. (dok.DDJP)
“Dibuat by name by address, jadi tidak ada lagi calo-calo,” ungkap Ryan.
Ryan mengaku, banyak mendapat aduan dari warga penerima manfaat pembelian pangan murah. Terdapat keluhan harus membayar agar bisa mendapat nomor antrean.
“Jam 07.00 WIB dibuka, 07.01 WIB kuota sudah penuh. Ketika dicek ternyata permainan calo. Dijual itu barcode antrean Rp20 ribu sampai Rp30 ribu,” tandas Ryan. (gie/df)