Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi menyoroti pentingnya langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan mengenai kekosongan jabatan di lingkungan Pemprov DKI.
Menurut Hilda, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) perlu menginventarisasi terhadap kekosongan jabatan yang masih belum terisi. Pasalnya kekosongan jabatan dapat memberikan dampak pada kualitas pelayanan publik.
“Langkah pertama yang sangat penting adalah inventarisasi jabatan yang kosong. Dengan mengetahui secara pasti posisi yang belum terisi, kita dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya serta dampaknya terhadap pelayanan publik,” ujar Hilda saat ditemui di Jakarta, Senin (16/12).
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi. (dok.DDJP)
Hilda menekankan urgensi percepatan proses rekrutmen dan seleksi untuk mengisi jabatan yang kosong. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam setiap tahapan seleksi.
“Kita harus memastikan rekrutmen ini dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan pejabat yang kompeten dan berkualitas,” tambah dia.
Selain itu, ia mengusulkan, penguatan sistem pengembangan karir di lingkungan Pemprov DKI.
Sistem tersebut perlu mencakup pelatihan, bimbingan teknis, dan program peningkatan kompetensi agar para pegawai siap menduduki jabatan strategis.
“Kekosongan jabatan biasanya kan terjadi karena kurangnya pengembangan karir yang jelas. Pemprov harus memberikan perhatian lebih pada hal ini agar bisa menciptakan calon pemimpin dari internal,” kata Hilda.
Selain itu, lanjut Hilda, koordinasi antarlembaga juga dinilai krusial. Kerja sama erat antara BKD, gubernur, dan pihak terkait harus terus diperkuat guna mempercepat pengisian jabatan serta mencegah kekosongan di masa depan.
Ia mendorong evaluasi terhadap kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan mekanisme pengisian jabatan.
Jika ditemukan kendala administratif yang memperlambat proses, seharusnya regulasi tersebut direvisi agar lebih fleksibel tanpa mengorbankan integritas.
“Langkah lain yang tidak kalah penting adalah komunikasi kepada masyarakat dan pegawai internal. Pemprov perlu menyampaikan dengan jelas langkah-langkah yang sedang diambil agar mendapatkan dukungan publik,” tegas Hilda.
Dengan langkah-langkah strategis yang terintegrasi, harap Hilda, kekosongan jabatan di lingkungan Pemprov DKI dapat segera teratasi.
“Jika ini dilakukan secara konsisten, pelayanan publik akan menjadi lebih optimal,” tunas dia. (apn/df)