Banjir di Jakarta melanda 53 RT itu. Meskipun Pemprov DKI Jakarta masih terus membangun infrastruktur penanggulangan banjir.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau mengakui Pemprov DKI terus bergerak cepat mengatasi banjir. Namun masalah banjir tak kunjung tuntas.
“Sudah sekian kalinya Jakarta banjir setelah diguyur hujan sejak awal tahun ini,” ujar dia, beberapa waktu lalu.
Menurut Bun, masalah banjir di Jakarta butuh solusi komprehensif. Bukan sekadar pembangunan fisik infrastruktur pengendali.
Banjir, sambung dia, harus dilihat sebagai masalah besar yang meliputi berbagai aspek luas. Salah satunya lintas batas wilayah.
“Selain hujan deras, kita juga mengetahui banjir itu kiriman dari daerah-daerah hulu,” imbuh dia.
Karena itu, butuh koordinasi antara kepala daerah untuk bersama mengatasi banjir.
Seperti kerja sama penghijauan dan membangun tempat-tempat parkir air.
“Untuk menghambat lajunya air dari hulu,” kata Bun.
Ia mendesak Pemprov DKI mengevaluasi dan melakukan perbaikan sistem pengendalian banjir.
Meski pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti pompa air, kolam retensi, dan tanggul telah dilaksanakan, banjir masih terjadi.
Kemungkinan, infrastruktur-infrastruktur yang dibangu belum terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem yang dapat bekerja secara optimal.
“Ini harus menjadi refleksi dan dicarikan solusinya,” ucap Bun. (red)