Luapan Sungai Ciliwung menyebabkan banjir di beberapa wilayah Jakarta pada Senin (3/3). Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, sebanyak 28 Rukun Tetangga (RT) dari sembilan kelurahan terendam banjir.
Sekretaris Komisj A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, banjir di Jakarta merupakan masalah klasik yang masih belum selesai diatasi hingga saat ini. Sebab, posisi Kota Jakarta sebagai wilayah pertemuan dari 13 sungai.
Selain itu, sambung Mujiyono, penurunan permukaan tanah di Jakarta Utara terjadi secara signifikan. Kondisi demikian menyebabkan banjir rob. Hal itu sebagai akibat dari beberapa faktor, seperti pengambilan air tanah berlebihan, beban bangunan, dan aktivitas tektonik.
Meski demikian, lanjut politisi Partai Demokrat itu, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah berupaya mengendalikan banjir.
Di antaranya seperti, pemulihan kawasan hulu, pembuatan bendungan di Ciawi dan Sukamahi, normalisasi dan pengerukan Sungai Ciliwung, pembuatan sodetan, pembangunan sumur resapan, pembangunan sistem polder, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Karena itu, tegas Mujiyono, pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta harus saling bersinergi mengendalikan banjir di Jakarta. “Perlu upaya yang berkesinambungan untuk mengatasi banjir di Jakarta,” ujar Mujiyono, Senin (3/3).
Ia juga meminta proyek normalisasi Sungai Ciliwung segera diselesaikan. “Tuntaskan normalisasi Kali Ciliwung yang tersisa 17 kilometer,” tandas Mujiyono.
Pemprov DKI Jakarta juga diharapkan memperkuat sistem polder untuk mengendalikan banjir rob, khusus di pesisir Jakarta.
“Percepat pembangun dan optimalkan sistem polder. Perbanyak jumlah sumur resapan, lakukan OMC bila diperlukan,” pungkas dia. (apn/df)