Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) segera menindaklanjuti hasil evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Salah satu catatan BPK, yakni BUMD diminta memperbaiki sistem administrasi yang selalu menjadi evaluasi setiap tahun.
“Pertama, terkait masih banyaknya evaluasi LHP BPK yang sifatnya administratif dalam prosesnya,” ujar Ismail di gedung DPRD DKI Jakarta.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail. (dok.DDJP)
“Tentunya ini sesuatu yang harus dituntaskan. Dibangun sistem sedemikian rupa, sehingga ini tidak menjadi permasalahan klasik,” sambung dia.
Dengan adanya sistem penataan administrasi yang baik, kata politisi PKS itu, laporan keuangan BUMD tidak lagi menjadi evaluasi BPK.
“Sehingga kita bisa lebih advance (maju) dalam menuntaskan program-program yang kita tetapkan bersama dalam setiap tahun anggaran” ungkap Ismail.
Selain itu, ia juga meminta seluruh BUMD penerima Penyertaan Modal Daerah (PMD) dapat melakukan penyerapan secara optimal.
“Penyerapan PMD yang dalam pembahasan kita tadi, kita temukan sejumlah BUMD yang belum optimal dan beberapa kendalanya juga menurut penilaian kami ini termasuk klasik. Seharusnya bisa segera di atasi,” harap Ismail.
Dia mendorong agar BUMD melakukan supervisi terhadap penggunaan PMD, sebagaimana yang telah disepakati bersama DPRD DKI Jakarta.
“Mungkin nanti perlu ada semacam supervisi yang lebih baik lagi dari biro maupun badan sehingga BUMD sebagai pelaksana program yang telah ditetapkan bersama ini bisa menyerapnya sesuai tahun anggaran yang disepakati,” tukas Ismail. (DDJP/bad/gie)