Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menegaskan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja di ibu kota.
Oleh karena itu, ia mendorong adanya kerja sama yang lebih erat antara BUMD dan Dinas Tenaga Kerja agar rekrutmen tenaga kerja lebih terkontrol dan memberikan manfaat maksimal bagi warga Jakarta.
“Saat ini, Jakarta memiliki 23 BUMD, bahkan ada yang memiliki hingga tujuh anak perusahaan. Semua perusahaan ini tentu membutuhkan tenaga kerja,” ujar Khoirudin.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin. (dok.DDJP)
Ketua DPW PKS DKI Jakarta itu menekankan, pasokan utama tenaga kerja bagi BUMD seharusnya berasal dari Dinas Tenaga Kerja agar jumlah tenaga kerja yang terserap dapat terpantau dengan baik.
“Jangan sampai BUMD yang telah kita berikan modal justru merekrut tenaga kerja dari luar tanpa mengoptimalkan potensi yang ada di dalam,” tegas dia.
Lebih lanjut, Koordinator Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menyebut bahwa BUMD di Jakarta berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari transportasi, perbankan, hingga pengelolaan air dan masih banyak lagi.
Jika koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja berjalan optimal, menurut dia, serapan tenaga kerja lokal bisa meningkat secara signifikan.
“Dengan koordinasi yang baik antara BUMD dan Dinas Tenaga Kerja, serapan tenaga kerja bisa lebih maksimal, mengurangi angka pengangguran, serta memastikan manfaat ekonomi dari BUMD benar-benar kembali ke masyarakat Jakarta,” tandas dia. (all/df)