Penyelarasan pemahaman mengenai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) menjadi menutup kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) bagi jajaran DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
Sekertaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menjelaskan, KSD sebagai salah satu dari rangkaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) perlu dipahami juga jajaran DPRD DKI Jakarta sebagai pengawas dan juga penyelenggara keuangan di pemerintahan DKI Jakarta.
“Karena itu dalam diskusi ini saya sampaikan tentang KSD yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (3/12).
Setidaknya ada sebanyak 73 KSD untuk tahun 2017-2022. Antara lain dari KSD tersebut yakni revitalisasi trotoar di Ibukota, perluasan akses pendidikan melalui kartu jakarta pintar plus (KJP Plus), rehabilitasi dan pembangunan gedung sekolah, pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pendidikan, pelaksanaan festival olahraga sepanjang tahun, pembangunan Stadion Bertaraf Internasional, serta pembangunan dan pengelolaan air limbah.
Program kerja tersebut, dikatakan Saefullah diawasi langsung tim percepatan kegiatan strategis daerah (TPKSD) yang bertugas menetapkan strategi dan kebijakan untuk mempercepat KSD, memantau mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan KSD, memfasilitasi, penyiapan KSD, melakukan penyelesaian terhadap hambatan yang timbul dalam pelaksanaan KSD, serta menyusun kajian untuk perubahan daftar KSD.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, kegiatan Bimtek yang digelar selama dua hari telah memberikan banyak pengetahuan bagi jajarannya. Terlebih mengenai KSD yang perlu dipersepsikan sama antara legislatif dan eksekutif.
“Dua hari ini kita sudah mendapat ilmu penting dalam memandang Pemerintahan. Saya kira materi yang disampaikan pak Sekda selayaknya memang dibagikan kepada seluruh anggota dewan,” katanya.
Taufik berharap dengan adanya diskusi dalam Bimtek ini, bisa membuat legislatif dan eksekutif memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalankan tugas dan mengelola Ibu Kota Jakarta.
“Sebab menurut saya, yang dinilai dan yang menilai harus punya pemahaman sama. Kami juga menilai pemerintahan harus mengacu pada janji yang ada di RPJMD. Ilmu beberapa hari ini cukup banyak yang didapat, bagaimana menjalankan pemerintahan dengan baik, juga bagaimana caranya agar kami jadi mitra yang baik,” tandas Taufik. (DDJP/gie/oki)