Bermodalkan 20 Ribu Kartu Nama, Syarifudin Berhasil Duduk di Kebon Sirih

February 1, 2024 1:56 pm

Bermodal 20.000 kartu nama dan bantuan finansial keluarga besarnya, Syarifudin berhasil melenggang dan duduk di kursi Parlemen Kebon Sirih periode 2019-2024.

Politisi asal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu meraup 6.772 suara dari Daerah Pemilihan (Dapil) 10 yang meliputi Kecamatan Grogol Petamburan, Palmerah, Kebon Jeruk, Tamansari, dan Kembangan.

Ia mengaku, mengawali perjalanan politiknya pada tahun 2017 saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Kala itu, ia menjadi ketua Relawan Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno Jakarta Barat, hingga berhasil mengantar keduanya menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

Dari kegiatan itulah, ia mengaku belajar mendengar, memahami keluhan, dan harapan warga. Termasuk mengenal lingkungan sosial yang majemuk.

Setelah terpilihnya Anies-Sandi pada tahun 2017, ia membulatkan tekad untuk maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra. “Akhirnya, dengan mengucap Bismillah, saya masuk Partai Gerindra,” ujar dia.

Pria kelahiran tahun 1976 asal Kembangan, Jakarta Barat itu hendak mematahkan mitos bahwa untuk jadi wakil rakyat, harus bermodal banyak uang. “Saya ini orang biasa. Cuma pekerja kantoran biasa yang pendapatannya tidak lebih dari cukup,” ucap dia.

Bahkan, dirinya berasal dari keluarga petani sayur. Lahan sayur yang kini berubah menjadi perumahan elit di wilayah Kembangan, jadi saksi bisu perjuangan orangtuanya untuk memenuhi kehidupan keluarga.

Anggota Komisi A itu juga meyakinkan tidak ada yang berubah ketika sudah menjabat sebagai anggota legislatif. “Saya masih seperti yang dulu. Mau dekat, mau mendengar, memahami keluhan dan harapan warga seperti yang saya lakukan saat kampanye. Saya tidak ingin mereka kecewa dan merasa ditinggalkan,” ungkap dia.

Kedekatan Syarifudin dengan warga terlihat saat dirinya menerima banyak aduan dari penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) terkait gaji yang tidak sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023.

“Ada beberapa yang mengadu ke saya soal gaji belum naik, karena sebelumnya Gubernur katanya UMP 2023 Rp 4,9 juta, tapi ternyata pas cek gaji, mereka masih (menerima) Rp 4,6 juta,” tutur dia. (DDJP/yla/gie)