Maraknya kasus perundungan di kalangan siswa sekolah sangat mengkhawatirkan. Karena itu, pendidikan akhlak bagi anak-anak harus dikedepankan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rany Mauliani menegaskan, perundungan bisa diminimalisasi. Anak-anak tidak hanya butuh pendidikan formal. Pendidikan moral dan akhlak harus digalakan oleh para orangtua.
Mengingat kondisi pergaulan di zaman sekarang, moralitas dan akhlak semakin memudar.
Wakil Ketua DPRD DKI Rany Mauliani. (dok.DDJP)
“Jadi memang harus kembali lagi pendidikan akhlak, komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah harus intens. Karena menurut saya, kalau akhlak itu tempatnya bukan di sekolah tapi dibangun di rumah,” ujar Rany di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/3).
Selain itu, pihak sekolah diminta meningkatkan komunikasi dengan orangtua untuk mengetahui perkembangan dan pergaulan anak di luar sekolah. Sebab, banyak ditemukan pelaku perundungan merupakan anak-anak yang tidak mendapat perhatian dari keluarga.
“Dibutuhkan juga koordinasi dan kerjasama terhadap orangtua untuk bisa sama-sama mengontrol anak-anaknya, dan pergaulannya di luar sekolah. Untuk mengetahui apakah sudah di koridor sewajarnya atau tidak,” ungkap Rany.
Dengan tegas, ia meminta Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan segera menggodok formula untuk meminimalisasi perundungan di sekolah yang kerap terjadi berulang tanpa ada solusi serius.
“Bullying sampai sekarang PR kita bersama, karena akibatnya ada anak yang sampai bunuh diri. Korbanya banyak, mudah-mudahan bisa segera teratasi dan kita ketemu akar masalahnya” pungkas Rany.
Diketahui data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapt 3.800 kasus perundungan sepanjang tahun 2023, dan setengahnya terjadi di lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. (DDJP/apn/gie)