Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkomitmen untuk menuntaskan persoalan pengelolaan aset. Khususnya masalah lahan yang kerap bersengketa dan kalah di pengadilan.
Pras sapaan karibnya usai mendampingi Pj Gubernur mengaku telah meminta banyak saran saat menerima kunjungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna H. Laoly dan Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana.
“Pak Menteri datang kesini komunikasi ada beberapa hal, salah satunya tentang tanah kita yang dituntut oleh beberapa pihak termasuk masyarakat. Nah kita minta penjelasan dari pak Kumham, karena mafia (tanah) banyak sekali di Jakarta,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/12).
Hal senada juga diungkap Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Ia berharap dengan bersinerginya Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat, maka potensi kehilangan aset tanah bisa diminimalisir.
“Saya minta backup Pak Menteri Kumham terkait dengan pengamanan DKI. Aset DKI harus menang,” ucapnya.
Sementara, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly mengaku siap melakukan diskusi lebih lanjut untuk membantu Ibu Kota mempertahankan aset-aset miliknya.
“Kebetulan Pak Gubernur ada cerita soal kasus hukum tanah milik DKI. Kita diskusikan. Nanti kami akan bicara yang lebih khusus untuk hal itu,” tandasnya. (DDJP/gie)