Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menyarankan Pemprov DKI untuk membenahi tata kelola parkir sebelum membentuk BUMD.
Hal itu diungkapkan Nova menanggapi rencana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMN) yang mengurus masalah parkir di Jakarta.
“Usulannya saya pikirnya bisa masuk dalam perencanaan ke depan, tapi yang paling penting lagi, ini kan masalah pengelolaan seperti apa, kalau misalnya dibentuk BUMD nanti apakah dia akan berdiri sendiri atau mungkin menjadi anak perusahaan dari BUMD yang sudah ada,” kata Nova Paloh, Rabu (21/5).
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. (dok.DDJP)
Politisi Partai Nasdem itu juga menyoroti soal permodalan dan struktur organisasi yang akan dimiliki BUMD tersebut.
Menurut dia, BUMD yang akan dibentuk harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam bentuk dividen kepada Pemprov DKI Jakarta.
“Kalau BUMD ini kan yang paling penting ke depannya dilihat permodalannya, ada struktur direksi seperti apa, yang paling penting nanti dia harus memberikan dividen, ini harus dicermati untuk bagaimana porsi-porsi tersebut,” kata Nova.
Ia menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta fokus dalam pembenahan dan penataan tata kelola parkir.
Saat ini, sambung Nova, DPRD DKI sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Parkir untuk menelusuri berbagai persoalan di sektor tersebut.
“Yang paling penting sekarang adalah pembenahan. Kita lagi Pansus Parkir. Harus dilihat juga nanti, misalnya pungutan liar di masyarakat, apakah setelah dibentuk BUMD nanti bisa membenahi hal itu. Pengelolaannya harus rapi dan tidak boleh sama seperti sekarang yang masih dikelola oleh UPT Parkir,” tegas Nova.
Dalam empat tahun terakhir, ungkap Nova, pendapatan dari Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta terus mengalami defisit.
Kondisi demikian menunjukkan bahwa terdapat masalah serius yang harus segera diatasi sebelum membentuk badan usaha baru.
“Sedangkan operasionalnya dia harus membiayai operasional sendiri. Ini nggak match masalah operasional dan pendapatan, ini yang harus kita cari permasalahan di mana,” beber dia.
Nova mencurigai adanya mismanajemen, kurangnya transparansi, hingga belum maksimalnya digitalisasi sebagai penyebab utama persoalan ini.
Karena itu, Nova beranggapan pembentukan BUMD bukanlah solusi instan. Pengelolaan parkir harus dibenahi terlebih dahulu.
“Jangan sampai pembentukan BUMD justru tidak menyelesaikan akar masalah,” tukas dia. (red)