Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta Nova Harvian Paloh meminta Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) merealisasikan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Menurut Nova, pelatihan kerja harus sesuai kebutuhan industri terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan industri. Penerapan link and mach menjadi solusi memudahkan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan di setiap wilayah.
“Kita ingin mewujudkan calon pekerja yang mempunyai keahlian yang benar benar sangat spesifik, bukan hanya di dalam negeri tapi di internasional. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi itu yang harus digemakan,” ujar Nova di Grand Cempaka Resort and Convention, Puncak, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/11).
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. (dok.DDJP)
Selain itu, Nova mengimbau agar hasil pelatihan kerja mampu menciptakan SDM spesialisasi di bidang pekerjaan. “Bahwa ruang kerja ini bukan hanya yang nuntun spesifik yang hanya umum, tapi dia mau mencetak yang spesialisasi dalam hal ini ada sertifikat,” pinta Nova.
Dengan begitu, harap Nova, Disnakertransgi DKI Jakarta dapat mengembangkan inovasi dengan melibatkan industri kreatif. Sehingga dapat memberikan peluang lapangan pekerjaan baru.
“Tentunya saya berharap bahwa ke depannya bisa lebih berinovasi lagi terhadap pegawai pegawai kreatif,” harap Nova.
Sementara itu, Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Hari Nughroho menuturkan, pelaksanaan program pelatihan kerja telah dianggarkan sebesar Rp100 miliar. Alokasi tersebut satu di antara upaya mengentaskan pengangguran di Jakarta.
“Tentu tanggung jawab Disnaker itu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran di DKI Jakarta,” ujar Hari.
Hari mengatakan, di DKI Jakarta tercatat sekitar 350 ribu orang yang berstatus pengangguran. Dengan dilaksanakan program pelatihan kerja tersebut dapat menurunkan grafik pengangguran.
“Kita turun kan angka pengangguran, semakin kecil dengan kita punya tempat pelatihan modern, sehingga yang mau masuk Jakarta punya rate skill,” tambah Hari.
Selain itu, Hari memastikan, setiap pelatihan kerja yang dilaksanakan sudah bekerjasama dengan perusahan swasta. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di tiap wilayah DKI Jakarta.
Lebih lanjut, kata Hari, sebanyak 14 ribu masyarakat di DKI yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga telah disiapkan program unggulan pelatihan kerja sesuai dengan keahliannya.
“Jadi, pelatihan itu kita seleksi pengennya di bidang apa. Semua itu sudah pelatihan yg berbasis menuju Jakarta sebagai kota global. Nah, begitu kita latih akan mendapatkan sertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),” pungkas Hari. (apn/df)